Inspirasinews – Medan, Anggota DPRD Kota Medan dari Fraksi Partai Gerindra, Mulia Syahputra Nasution, meminta sekaligus mengharapkan masyarakat mendukung Pemko Medan dalam melaksanakan pembangunan. Sebab, tanpa dukungan masyarakat tidak akan mungkin Pemko Medan bisa melakukan pembangunan.
“Salah satu bentuk dukungan itu, jangan membuang sampah sembarangan,” kata Mulia Syahputra Nasution menjawab aspirasi masyarakat yang terkuak dalam Reses masa sidang ke II tahun kedua TA 2021 yang di laksanakannya di Jalan Eka Warni, Gang Setia, Lingkungan 12, Kelurahan Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor, Minggu (21/3/2021).
Saat ini, kata Mulia, Pemko Medan lagi serius-seriusnya membantu masyarakat, khususnya di bidang infrastruktur dan drainase, di mana Pemko Medan tengah gencar-gencarnya menormalisasi sungai guna mengantisipasi terjadinya banjir.
“Kalau sebelumnya, biasanya hujan dulu, baru OPD bekerja. Sekarang tidak, harus ada antisipasi sebelum hujan turun. Kita berharap Pemko Medan bisa konsisten. Jangan nanti OPD sibuk hanya cari muka, akhirnya stagnan,” kata Mulia.
Terkait perbaikan infrastuktur jalan di Medan Johor, Mulia, mengatakan akan segera di lakukan perbaikan. “Insya Allah, bulan 4 nanti 80 persen jalan di Medan Johor akan diaspal. Tapi, mohon bersabar karena fokus Dinas PU saat ini di wilayah utara. Jadi, harus bersabar karena satu persatu di selesaikan,” ujar anggota Komisi I ini.
Soal parit di Setia Budi, Mulia, mengatakan sudah ditinjau Wali Kota Medan bersama Dubes Denmark. “Jadi, kita tunggu apa hasilnya. Kita sama-sama berdoa, semoga Denmark mau berinvestasi di Kota Medan membuat wisata air. Kalau ini terjadi, maka masalah banjir di Medan akan teratasi,” sebut Mulia.
Selain itu, Mulia, juga menyampaikan kabar gembira kepada masyarakat terkait dengan Program Keluarga Harapan (PKH). “Ada kabar gembira bagi masyarakat. Hasil koordinasi Dinsos ke Kementrian Sosial, kuota PKH di Kota Medan akan ditambah. Nah, kita sekarang lagi menunggu hasilnya,” kata Mulia.
Di sisi lain, Mulia, juga menyampaikan saat ini pihaknya fokus dengan Tirtanadi. Sebab, 70 persen pelanggan Tirtanadi itu adalah masyarakat Kota Medan.
“Kalau Tirtanadi itu sebenarnya tanggung jawab pemerintah provinsi, tapi kalau ada masalah terhadap air, komplainnya ke kami,” kata Mulia.
Karenanya, sambung Mulia, pihaknya mendorong agar pengelolaan PDAM Tirtanadi diserahkan ke Kota Medan, karena berdasarkan PP No. 54 tahun 2017 menyebutkan seharusnya PDAM dikelola oleh kabupaten/kota.
“Satu-satunya PDAM di Indonesia yang dikelola oleh provinsi hanya Sumut. Makanya, kami mendorong agar ini diserahkan ke Pemko Medan. Kalau tidak, kita akan buat PDAM tandingan,” tegas Mulia.
Sebelumnya, Juniar Nasution, Ketua BKMT Medan Johor meminta agar Jalan Aswad diaspal dan di lebarkan, karena kondisinya berlubang dan sudah banyak korban akibat kecelakaan.
Senada dengan itu, Nani, meminta agar parit yang ada di Setia Budi dinormalisasi. “Saya bingung, di bilang sungai tapi tidak lebar, di bilang parit airnya deras dan kalau hujan airnya meluap merendam permukiman warga. Jadi, tolong lah pak itu di perhatikan,” pinta Nani. (insp01)