Inspirasinews – Medan, Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Edy Rahmayadi, menargetkan pertumbuhan ekonomi kuartal I 2021 tidak minus. Apalagi, pertumbuhan ekonomi Sumut selama pandemi Covid-19 mengalami kontraksi signifikan.
“Sejak kuartal I 2020, pertumbuhan ekonomi Sumut mengalami kontraksi. Dan itu terus berlangsung hingga saat ini. Sesuai instruksi Presiden, kuartal I harus pulih, minimal nol. Perlu kerja sama semua pihak untuk mewujudkan itu, termasuk Bupati dan Walikota. Makanya, penyerapan APBD kabupaten/kota harus optimal, termasuk juga provinsi,” tegas Gubsu melalui video conference dengan Bupati/Walikota se-Sumut di Rumah Dinas Gubernur, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41, Medan, Kamis (11/2/2021).
Gubsu mengingatkan Bupati/Wali Kota untuk turun langsung ke tingkat desa dan Rukun Tetangga (RT) guna memastikan bantuan sosial baik dari Kementerian atau daerah berjalan dengan baik dan benar.
“Para Kepala Daerah juga harus menggalakkan kegiatan padat karya, termasuk pengelolaan dana desa agar perekonomian kembali bergairah di Kabupaten/Kota,” pinta Gubsu.
Tidak hanya itu, Gubsu, juga mengingatkan masih rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat terkait protokol kesehatan, sehingga penyebaran Covid-19 di Sumut masih cukup.
“Kepatuhan kita sama protokol kesehatan masih 40%, itulah yang membuat kita kesulitan mengendalikan Covid-19. Per 10 Februari bertambah 240, padahal sebelumnya kita sempat di angka 60 pertambahannya. Bupati dan Wali Kota harus turun hingga ke tingkat desa dan RT serta mengoptimalkan perangkatnya, agar pemulihan ekonomi dan kedisiplinan protokol kesehatan benar-benar berjalan,” tegas Gubsu.
Gubsu juga menjelaskan, akan membentuk Kampung Tangguh Mandiri untuk pemulihan ekonomi serta peningkatan disiplin protokol kesehatan. “Desa-desa itu nantinya mampu menerapkan protokol kesehatan dengan baik dan juga mengembangkan potensi daerahnya,” harap Gubsu.
Untuk penanganan Covid-19, sambung Gubsu, desa perlu menganggarkan 8% dari dana desa, sisanya digunakan untuk kesejahteraan rakyat dalam pengembangan pertanian, peternakan, perikanan dan lainnya.
“Akan ada reward (penghargaan) dan punishment (hukuman) terkait pembentukan Kampung Tangguh Mandiri ini. Selain Bupati dan Wali Kota, Polri, TNI dan Kejaksaan juga akan ikut turun hingga ke tingkat desa guna memastikan ini berjalan optimal,” sebut Gubsu.
Konsepnya, tambah Gubsu, akan di rumuskan bersama. “Kita akan segera panggil OPD terkait dan secepatnya membentuk konsepnya. Persiapannya hingga akhir bulan ini, jadi 1 Maret harus sudah start. Dari Kementerian Desa juga akan turun memastikan ini berjalan dengan baik,” jelas Gubsu. (insp01)