Inspirasinews – Medan, Masyarakat Kecamatan Medan Polonia mengeluhkan tidak merata dan tepat sasarannya pembagian bantuan Sosial (Bansos) kepada masyarakat terdampak Covid-19 serta belum selesainya persoalan penyelesaian tanah di Sari Rejo.
Keluhan itu disampaikan warga kepada anggota DPRD Kota Medan, D Edy Eka Suranta S Meliala, saat menggelar Reses III masa sidang III tahun 2020 dalam 2 termin di Kelurahan Sari Rejo, Kecamatan Medan Polonia, Senin (31/8/2020).
Pria Wijaya menyampaikan pembagian Bansos Covid-19 tidak jelas, karena banyak warga yang seharusnya lebih layak mendapatkannya, malah tidak diberi. “Maunya, informasi bantuan jelas kepada masyarakat agar tidak ada prasangka tidak baik terhadap aparatur pemerintahan,” pinta Wijaya.
Wijaya juga meminta agar Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) di wilayah mereka diperbaiki, karena sudah banyak yang mati.
Warga lainnya, Jamal, meminta agar pemerintah memberi edukasi yang benar tentang Covid-19 dan penanganannya, mulai dari perobatan di rumah sakit hingga sampai pemakamannya. “Ini perlu agar tidak simpang siur,” kata Jamal.
Warga juga mengeluhkan birokrasi pembuatan Administrasi Kependudukan (Adminduk) yang dirasa terlalu bertele-tele. Beberapa warga lainnya mengeluhkan kurangnya perhatian Kepala Lingkungan terhadap warganya, sehingga banyak yang tidak terlayani.
Menanggapi berbagai keluhan itu, D Edy Eka Suranta S Meliala, menyampaikan dirinya tidak mungkin mencampuri masalah tanah Sari Rejo, karena itu merupakan urusan pemerintah.
Terkait Bansos, pria yang akrab disapa, Diko, ini mengaku tidak puas dengan data penerima yang dibuat oleh petugas. “Seharusnya ini tidak terjadi,” katanya.
Terkait LPJU, Wakil Ketua Komisi IV, ini mengatakan sudah berkoordinasi dengan petugas dan akan segera diperbaiki. Termasuk juga dengan masalah drainase, akan secepatnya menyampaikan permohonan masyarakat ke Dinas PU.
“Semua aspirasi menjadi masukan bagi anggota DPRD untuk disampaikan kepada Pemko Medan melalui sidang paripurna DPRD guna ditindaklanjuti menjadi program pembangunan,” sebut Diko.
Sementara Koordinator Kota PKH Dinas Sosial, Edi Irwanto Pardede, menyatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan aparatur kelurahan dan mengutus tim untuk melakukan pendataan, sehingga penerima Bansos Covid-19 tepat sasaran.
“Kalau dalam pelaksanaan di lapangan banyak yang tidak tepat sasaran, itu persoalan distribusi yang tidak sempurna,” kata Pardede.
Awalnya, sebut Pardede, rekomendasinya dari Dinsos dan para penerima bantuan di SK kan. “Namun ada beberapa temuan Inspektorat, dimana nama penerima bantuan berubah tanpa diketahui penyebabnya. Ada juga laporan dari Kepling bahwa ada nama penerima yang berubah dan tidak sesuai SK. Kalau masalah siapa yang layak menerima Bansos Covid-19, adalah warga yang terdampak secara ekonomi, sosial dan psikologi,” ungkap Pardede.
Terkait Program Keluarga Harapan (PKH), tambah Pardede, penerima PKH tahun 2015 jumlahnya 129.962 orang, sedangkan penerima bantuan Sembako 49 ribu orang.
“Untuk pendataan selanjutnya, direncanakan tahun ini. Namun karena terjadi pandemi Covid-19, terpaksa ditunda, padahal sudah dianggarkan Rp2 miliar. Mudah-mudahan 2021, Covid-19 sudah berakhir dan pendataan bisa dilakukan,” ujarnya.
Sedangkan perwakilan PU UPT Selatan, menyebutkan di tahun ini, sudah ada 8 paket pekerjaan yang sudah ditandatangani Lurah. “Dari semua kecamatan di Dapil V, di Medan Polonia yang terbanyak mendapatkan paket itu,” ujarnya. (insp01)