Inspirasinews – Medan, Johannes Haratua Hutagalung pimpin Panitia Khusus (Pansus) revisi Peraturan Daerah (Perda) Kota Medan Nomor 5 tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan DPRD Kota Medan.
Johannes Hutagalung pimpin Pansus revisi Perda No. 5/2015 dalam rapat internal pemilihan komposisi personalia Pansus di DPRD Kota Medan, Senin (9/11/2026).
Rapat di pimpin Ketua DPRD Kota Medan, Wong Chun Sen, menetapkan, Johannes H Hutagalung sebagai Ketua Pansus dan Datuk Iskandar Muda sebagai Wakil Ketua Pansus.
Menjawab wartawan di Medan, Rabu (11/11/2026), Johannes, menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan memimpin Pansus revisinya Perda tentang Penanggulangan Kemiskinan. “Bagi saya, kepercayaan ini bukan sekadar jabatan, tetapi amanah untuk memastikan manfaat Perda Penanggulangan Kemiskinan benar-benar dirasakan masyarakat. Amanah ini akan dijalankan dengan penuh tanggung jawab, transparan dan berpihak kepada masyarakat miskin Kota Medan,” ungkapnya.
Pansus, sebut politisi PDI Perjuangan itu, tidak akan bekerja sekadar membahas pasal demi pasal. Namun, akan memastikan perubahan Perda mampu menjawab persoalan nyata di lapangan, mulai dari akurasi data kemiskinan, ketepatan sasaran bantuan, hingga keberlanjutan program pemberdayaan masyarakat.
“Kita tidak ingin Perda ini hanya bagus di atas kertas, tapi tidak mengubah nasib warga miskin. Data harus akurat, program harus tepat sasaran, dan pengawasannya harus jelas. Itu yang akan kita kawal,” tegasnya.
Pansus, sambung legislator dari Dapil V meliputi Kecamatan Medan Johor, Medan Polonia, Medan Maimun, Medan Selayang, Medan Tuntungan dan Medan Sunggal itu berkomitmen untuk membuka ruang partisipasi publik, mendengarkan masukan dari Pemkot Medan, akademisi, hingga masyarakatl.
“Ini penting, agar Ranperda nantinya benar-benar komprehensif dan berkeadilan. Kami akan bekerja secara terbuka dan sungguh-sungguh. Target kita, Ranperda ini selesai tepat waktu, berkualitas dan benar-benar menjadi payung hukum untuk mengentaskan kemiskinan di Kota Medan,” ujarnya.
Perda Nomor 5 tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan, menurut anggota Komisi II itu perlu diubah, karena tantangan kemiskinan di Kota Medan terus berkembang, mulai dari kemiskinan ekstrem, kemiskinan perkotaan, hingga persoalan akses pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja. “Dengan perubahan Perda ini, DPRD Kota Medan berharap terbangun sistem penanggulangan kemiskinan yang lebih terintegrasi, terukur dan berkelanjutan,” harapnya. (sat)