Inspirasinews – Medan, Sekretariat DPRD Medan dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Medan ikuti Laboratorium Inovasi Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI.
Sekretariat DPRD Medan dan OPD ikuti Laboratorium Inovasi LAN RI selama tiga hari (9-11/11/2026) di Medan. Kegiatan di tandai dengan penandatanganan nota kesepakatan antara LAN RI dengan Pemkot Medan tentang Pengembangan Kapasitas dan Pembelajaran Aparatur Sipil Negara (ASN).
Tujuannya, untuk meningkatkan kapasitas aparatur dalam mengembangkan inovasi guna mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, meminta seluruh OPD, kecamatan hingga kelurahan terus mengembangkan inovasi pelayanan publik.
Namun, inovasi jangan sekadar membuat aplikasi atau memenuhi tuntutan administrasi, melainkan harus mampu menyelesaikan persoalan masyarakat dan memberikan manfaat nyata.
Menurut Rico, kompleksitas persoalan perkotaan dan perubahan kebutuhan masyarakat menuntut pemerintah meninggalkan pola kerja rutin dan lebih adaptif. Setiap OPD harus mampu menghadirkan inovasi sesuai persoalan dan karakteristik wilayah masing-masing.
Dia juga mengingatkan agar OPD tidak membangun aplikasi secara sendiri-sendiri sehingga menyebabkan data tidak terintegrasi. Karena itu, diperlukan sistem terpadu agar data pemerintah dapat menjadi dasar pengambilan kebijakan.
Selain digitalisasi, Rico, mendorong inovasi pengelolaan sampah dan berbagai terobosan pelayanan lainnya. Setiap inovasi harus memiliki target, indikator keberhasilan serta dievaluasi untuk memastikan manfaatnya dirasakan masyarakat.
“Inovasi tidak harus selalu berupa program besar atau teknologi canggih. Ide sederhana pun bisa bermanfaat jika sesuai kebutuhan masyarakat. Jangan hanya sekadar membuat inovasi, tetapi outcome-nya harus benar-benar dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Sementara Kepala LAN RI, Muhammad Taufiq, mengingatkan Pemkot Medan agar tidak terjebak pada inovasi kosmetis yang hanya terlihat bagus secara administratif, tetapi tidak memberikan dampak nyata.
Menurutnya, inovasi pemerintahan harus berorientasi pada penyelesaian persoalan masyarakat, peningkatan pelayanan publik, efisiensi anggaran dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Dia menilai, persoalan perkotaan seperti banjir, lingkungan, mobilitas dan daya saing ekonomi membutuhkan koordinasi lintas OPD serta integrasi data. “Rakyat tidak mau tahu OPD mana yang bertanggung jawab. Yang mereka inginkan adalah persoalannya selesai dan pelayanan pemerintah berjalan dengan baik,” ujarnya.
Taufiq menegaskan, keberhasilan inovasi bukan diukur dari banyaknya aplikasi atau penghargaan, melainkan manfaat yang dirasakan masyarakat dan keberlanjutannya sebagai budaya kerja birokrasi.
Sebelumnya Sekretaris DPRD Kota Medan, Erisda Hutasoit, melaporkan Laboratorium Inovasi berlangsung 9-11 November 2026. Kegiatan ini diikuti Sekretariat DPRD dan sejumlah perangkat daerah untuk menggali gagasan serta merancang inovasi pelayanan.
Kegiatan dilanjutkan dengan coaching clinic diagnosis dan desain inovasi pada 10-11 November, dengan pendampingan narasumber LAN RI dan BRIDA Kota Medan. (sat)