Inspirasinews – Jakarta, Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara (Sumut), Surya, paparkan strategi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut dongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penguatan penataan, pengamanan dan optimalisasi Barang Milik Daerah (BMD) serta aset Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah, sekaligus mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Surya paparkan strategi Pemprov Sumut dongkrak PAD pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan Jakarta, Selasa (15/9/2026).
Turut mendampingi Wagub Sumut dalam Pj Sekda Timur Tumanggor, Kepala Bapenda Sutan Tolang Lubis, Plt Kadis PMD Muhammad Suib, Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan Fariz Hutagalung serta Kepala Badan Penghubung Sumut, Ichsanul Arifin Siregar.
Pemprov Sumut, kata Surya, terus mempercepat sertifikasi, inventarisasi, hingga digitalisasi tata kelola aset daerah. Hal ini untuk meminimalkan risiko sengketa, sekaligus meningkatkan nilai ekonomis aset daerah.
“Pengelolaan aset bukan lagi sekadar persoalan administratif atau pencatatan di atas kertas. Kita ubah paradigma ini. Aset-aset yang dimiliki daerah harus dipastikan clear and clean, lalu dipetakan potensinya agar bisa menjadi mesin penggerak ekonomi baru yang produktif guna menyokong PAD kita,” ujar Surya.
Pembenahan internal di tubuh BUMD Sumut, sebut Surya, terus digenjot melalui skema transformasi bisnis akuntabel. Pemprov Sumut mendorong setiap klaster BUMD tidak hanya sehat secara korporasi, tetapi juga mampu memanfaatkan aset daerah dalam menciptakan ruang investasi baru di wilayah Sumut.
“Di bawah semangat kolaborasi, Pemprov Sumut terus melakukan monitoring ketat terhadap performa BUMD. Kita tuntut inovasi dan profesionalisme. Pengelolaan aset optimal oleh BUMD akan berdampak langsung terhadap penguatan fiskal daerah. Pada akhirnya membiayai program-program pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik langsung untuk masyarakat Sumatera Utara,” tambah Surya.
Paparan tersebut mendapat respons positif dan apresiasi dari sejumlah anggota Komisi II DPR RI. Langkah proaktif Sumut dalam mengamankan hak atas tanah dan fisik aset daerah dinilai dapat menjadi salah satu contoh tata kelola yang dapat diterapkan di daerah lain. (sat)