Inspirasinews – Medan, Aplikasi Perlindunan Sosial (Perlinsos) permudah warga daftar mendapatkan Bantuan Sosial (Bansos) secara mandiri tanpa harus melalui Kepala Lingungan (Kepling).
Aplikasi Perlinsos permudah warga daftar mendapatkan Bansos disampaikan Pendamping PKH Dinas Sosial Kota Medan, Muhammad Iqbal Prasetya, pada Sosialisasi ke VIII Tahun Anggaran (TA) 2026 Perda No. 5 tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan Kota Medan yang digelar Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Medan, Dodi Robert Simangunsong, di Jalan Turi, Kelurahan Sudirejo 1, Kecamatan Medan Kota, Sabtu (15/8/2026).
“Melalui Perlinsos, semua orang punya akses sama. Soal status berpotensi layak di aplikasi, harus melewati verifikasi berlapis sesuai kuota anggaran,” katanya.
Soal perubahan desil, kata Iqbal, diatur oleh validasi sistem, bukan intervensi manual. “Sistem Perlinsos terhubung real-time dengan BPN, BPJS Kesehatan, PLN, hingga perpajakan untuk mengecek aset warga,” sebutnya.
Sejumlah faktor, sebut Iqbal, otomatis menaikkan desil atau mendiskualifikasi warga dalam mendapatkan Bansos, seperti status pekerjaan anggota keluarga (PNS, TNI, Polri, BUMN atau swasta dengan gaji di atas UMR), kepemilikan kendaraan roda empat, kondisi fisik rumah mewah, hingga tingginya transaksi keuangan bank.
Selain itu, tambah Iqbal, pemerintah juga memberlakukan aturan super ketat terkait judi online (judol) melalui PPATK. “Jadi, banyak bantuan PKH tidak cair, karena ada anggota keluarga terdeteksi bermain judi online,” ungkap Iqbal.
Sebelumnya sejumlah warga mengeluhkan carut-marutnya penyaluran Bansos kurasi pendataan warga miskin serta tebang pilihnya Kepling dalam memberikan Bansos.
Warga Jalan Air Bersih, Susi Boru Simanjuntak, mengaku bingung terkait sistem zonasi data kemiskinan. Dia berniat mengurus Surat Keterangan Miskin (SKM) demi mendapatkan bantuan pendidikan untuk kelanjutan pendidikan anaknya ke SMA. Namun, harapannya pupus.
“Waktu anak pertama kuliah, desil data kemiskinan saya di posisi 6. Tapi begitu saya cek kemarin, desil saya malah naik jadi 7. Padahal ekonomi saya tetap susah sebagai single parent. Logikanya dari mana? Akibatnya, harapan mendapat bantuan jadi pupus. Saya sudah mengajukan sanggahan via Identitas Kependudukan Digital (IKD) selama tiga minggu, namun respons tak kunjung datang,” keluhnya.
Senada dengan itu warga Jalan Turi, Boru Lumbangaol, menilai Dinsos pasif dan enggan turun ke lapangan. “Banyak tukang becak dan pengontrak rumah tidak dapat bantuan. Sebaliknya, rumahnya bagus dan pakai emas besar-besar malah dapat. Ini tidak adil,” tegasnya.
Sementara, Riris Boru Sirait, mengeluhkan kinerja Kepling VIII, Kelurahan Teladan Timur. Riris menduga, oknum Kepling tebang pilih memberikan bantuan berdasarkan kedekatan personal. “Sejak zaman purbakala, kalau tidak dekat sama Kepling, jangan harap bisa dapat bantuan. Kami minta kinerja Kepling ini dievaluasi total,” desak Riris.
Mendengar itu, Dodi Robert Simangunsong, mendesak Camat Medan Kota untuk mengevaluasi kinerja Kepling VIII, Kelurahan Teladan Timur. “Ibu Sekcam, mohon agar segera dievaluasi. Jika perlu, copot Keplingnya,” tegas Dodi.
Sekretaris Camat Medan Kota, Endang Wastiani, memastikan proses evaluasi kinerja sedang berjalan sebagai catatan krusial bagi pihak kecamatan. (sat)