Medan

Saipul Bahri Minta Kepling di Harjosari Medan Amplas Dipecat

Spread the love

Inspirasinews – Medan, Anggota Komisi I DPRD Kota Medan, Saipul Bahri, minta Kepala Lingkungan (Kepling) I, di Kelurahan Harjosari II, Kecamatan Medan Amplas dipecat, karena terbukti memotong bantuan warga.

Saipul Bahri minta Kepling di Harjosari II Medan Amplas dipecat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Kota Medan, Selasa (7/4/2026). Penegasan itu disampaikannya setelah mendengar pengakuan Kepling Namirah Nasution.

“Kenapa masalah ini sampai ke Komisi I? Karena masalah ini sudah viral dan sudah direspon oleh Wali Kota Medan. Makanya, masalah ini harus segera ditindaklanjuti,” katanya.

Berdasarkan info beredar, kata Saipul Bahri, ada pihak lain membackup masalah tersebut. Tapi, Komisi I DPRD Kota Medan tidak gentar siapapun yang membackingi masalah itu.

“Ini harus diambil langkah tegas. Tidak cukup hanya SP 1, 2 dan 3. Karena ini sudah mengarah ke pidana pasal 378. Saya sarankan pelakunya dipecat dan dilaporkan karena ini sudah tidak manusiawi, ada hak warga miskin yang diambil,” tegasnya.

Sementara Camat Medan Amplas, Zulfahmi Tarigan, mengatakan pihaknya sudah memberikan SP 1 terhadap Kepling terkait. Tapi setelah mendengar pengakuan Kepling tersebut secara langsung di RDP Komisi I itu, pihaknya siap memberikan sanksi yang lebih tegas lagi.

“Sebenarnya, memang tidak boleh mengambil bantuan ke Kantor Pos oleh pihak lain. Bila SOP ini dijalankan, maka kejadian ini bisa tidak terjadi,” ujarnya.

Sebelumnya Kepling I, Kelurahan Harjosari II, Kecamatan Medan Amplas, Namirah Nasution, mengaku telah mewakili warga mengambil bantuan dari Kantor Pos dengan membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) asli keempat warga tersebut. “Harusnya dapat 900 ribu. Semuanya memang dari Kantor Pos pencairannya. Saya yang mengambil 400 ribunya untuk keperluan pribadi,” ungkapnya.

Sebenarnya, kata Namirah, dirinya tidak sendirian, masih ada pihak lain terlibat. Tapi sayangnya, Namirah, enggan membeberkan pihak lain yang terlibat tersebut. “Memang ada pembagian di instansi lain tapi tidak etislah saya ungkapkan di sini. Biarlah saya yang menanggungnya,” ucapnya. (sat)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *