Inspirasinews – Belawan, Warga Medan Utara meliputi Kecamatan Medan Marelan, Medan Labuhan dan Medan Belawan tuntut lapangan kerja dan penanganan banjir. Sebab, masih banyak anak-anak Medan Utara kesulitan memperoleh pekerjaan.
Warga Medan Utara tuntut lapangan kerja dan penanganan banjir itu disampaikan kepada Wakil Ketua DPRD Kota Medan, Hadi Suhendra, saat menjemput aspirasi masyarakat pada Reses V Masa Sidang II Tahun Sidang 2025-2026 di empat titik berbeda di Kecamatan Medan Labuhan dan Medan Belawan.
Keempat lokasi itu, masing-masing kawasan New Tulip Perumnas Griya 3, Kelurahan Tangkahan, Kecamatan Medan Labuhan dan di Jalan TM Pahlawan, Kelurahan Belawan I, Kecamatan Medan Belawan, Sabtu (21/2/2026) serta di Jalan Stasiun Kampung Salam dan Jalan Sumatera No. 01, Kelurahan Belawan II, Kecamatan Medan Belawan, Minggu (22/2/2026).
Warga Sicanang, Bintang Silalahi, menyampaikan masih banyak anak-anak Belawan kesulitan mendapatkan pekerjaan. Padahal, perusahaan dan aktivitas industri banyak di Medan Utara.
Bintang meminta, agar perusahaan di kawasan industri dan pelabuhan lebih memprioritaskan tenaga kerja lokal. “Jangan sampai masyarakat sekitar hanya menjadi penonton di wilayahnya sendiri,” katanya.
Sementara warga Bagan Deli dan Labuhan meminta pemerintah melakukan perbaikan drainase secara menyeluruh, bukan sekadar tambal sulam. Sebab, tersumbatnya saluran drainase serta belum optimalnya normalisasi menjadi penyebab utama terjadinya genangan air saat hujan maupun pasang air laut.
Selain itu, warga juga meminta LPJU di beberapa lorong di Sicanang. Minimnya LPJU rawan tindak kejahatan. Warga juga mengeluhkan belum merata dan tepat sasarannya Bansos serta permasalahan BPJS Kesehatan.
Sedangkan Ketua BKM Abdurrahman Bin Auf di Perumnas Griya 3, Ridho, meminta legalitas masjid Abdurrahman Bin Auf. Masjid di atas lahan sekitar 1.300 meter persegi tersebut telah dibangun secara swadaya sejak Januari 2026, namun izin resmi belum dapat diproses hingga kini, karena status lahan fasilitas umum dari pengembang belum sepenuhnya diserahkan kepada Pemkot Medan. “Kiranya adanya percepatan penyerahan aset, agar proses administrasi dan legalitas rumah ibadah dapat segera diselesaikan” pinta Ridho.
Menanggapi berbagai keluhan itu, Hadi Suhendra, menegaskan akan menindaklanjuti seluruh persoalan melalui mekanisme di DPRD serta berkoordinasi dengan OPD terkait.
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, akan mendorong Pemkot Medan agar perusahaan-perusahaan di kawasan industri membuka ruang lebih luas bagi tenaga kerja lokal. “Program penciptaan lapangan kerja benar-benar menyentuh masyarakat Medan Utara,” pintanya.
Soal legalitas masjid, legislator dari Dapil II meliputi Kecamatan Medan Marelan, Medan Labuhan dan Medan Belawan itu, mengatakan akan berkoordinasi dengan pihak pengembang dan Pemkot Medan, agar proses penyerahan fasilitas umum dapat segera dituntaskan, sehingga pengurusan izin tidak berlarut-larut.
Terkait persoalan banjir, pria yang arab disapa, Hendra, itu meminta dinas terkait melakukan peninjauan langsung ke lokasi guna memastikan normalisasi drainase berjalan maksimal. “Saya minta data titik lampu jalan yang rusak, agar segera di teruskan untuk perbaikan,” katanya.
Soal Bansos dan layanan kesehatan, Hendra, mendorong aparatur kelurahan dan lingkungan melakukan pendataan ulang agar bantuan lebih tepat sasaran. “Program Universal Health Coverage (UHC) Kota Medan tetap berjalan dan masyarakat dapat menggunakan KTP untuk berobat di rumah sakit pemerintah, apabila mengalami kendala administrasi BPJS,” katanya.
Hendra menegaskan, Reses bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan forum resmi untuk menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat. “Reses adalah ruang komunikasi dua arah antara wakil rakyat dan masyarakat. Semua aspirasi yang disampaikan akan kita kawal dan perjuangkan melalui fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan. Kita ingin Medan Utara maju, tapi kemajuan itu harus dirasakan langsung oleh masyarakatnya,” ungkapnya. (sat)