Inspirasinews – Medan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumatera Utara (Sumut) 2026 Rp11,673 triliun lebih disahkan, setelah fraksi-fraksi di DPRD Sumut dalam pendapatnya menerima dan menyetujui Ranperda APBD 2026 disahkan menjadi Perda.
APBD Sumut 2026 Rp11,673 triliun lebih disahkan dalam sidang paripurna DPRD Sumut, Jumat (28/11/2025).
Pengesahan di tandai dengan penandatanganan berita acara oleh Ketua DPRD Sumut Erni Aryanti Sitorus bersama Wakil Ketua Sutarto, Ihwan Ritonga dan Salman Alfarisi bersama Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution.
Bobby Nasution dalam sambutannya menyampaikak, setelah pengesahan Perda APBD Sumut 2026 ini, Pemprov Sumut akan segera mempersiapkan serta menyampaikan dokumen yang di butuhkan untuk proses evaluasi kepada Menteri Dalam Negeri.
“Pemprov Sumut juga tengah menyiapkan Rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD yang akan menjadi pedoman pelaksanaan anggaran di tahun mendatang,” ujar Bobby.
Seluruh arah kebijakan pembangunan ditempuh Pemprov Sumut pada tahun 2026, kata Bobby, difokuskan untuk memperkuat dinamika perekonomian daerah, memperluas lapangan pekerjaan, serta meningkatkan produktivitas sektor-sektor unggulan.
Kebijakan tersebut di harapkan mampu mendorong peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita hingga mencapai Rp87,6 juta pada tahun 2026. Peningkatan kinerja ekonomi ini diyakini akan memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Dengan penguatan aktivitas ekonomi, kita menargetkan penurunan tingkat kemiskinan menjadi kisaran 6,5% hingga 5,93% serta penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menjadi sekitar 5,47% hingga 5,14%,” ujar Bobby.
Arah kebijakan fiskal dan pembangunan Sumut, sebut Bobby, bukan hanya berorientasi pada pencapaian pertumbuhan ekonomi semata, melainkan juga memastikan pemerataan manfaat pembangunan bagi seluruh masyarakat di Sumut.
Pada kesempatan itu, Bobby, juga menyampaikan apresiasi atas penandatanganan persetujuan bersama terhadap APBD Sumut dan momen tersebut mencerminkan komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif untuk memastikan, setiap rupiah dalam APBD benar-benar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. (sat)