Inspirasinews – Medan, Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Muhammad Bobby Afif Nasution, siap bantu daerah manfaatkan pendanaan alternatif non-APBD untuk pembangunan daerah, agar pembangunan di Sumut tetap berjalan meskipun terjadi penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD) pada tahun 2026.
Bobby Nasution siap bantu daerah manfaatkan pendanaan alternatif non-APBD disamaikannya pada Sosialisasi Pembiayaan dan Penjamin Infrastruktur Daerah di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur Sumut Medan, Senin (24/11/2025).
Hadiri dalam kegiatan itu Bupati/Wali Kota se-Sumut, Plt Direktur Utama PT. PII Andre Permana, Kepala Kanwil DJKN Sumut Nofiansyah, Pj Sekdaprov Sumut Sulaiman Harahap, para Kepala BKAD serta Kepala Bappelitbang se-Sumut.
Bobby menyebutkan, penyesuaian TKD tahun depan untuk pemerintah daerah di Sumut mencapai sekitar Rp4,7 triliun, terdiri dari penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp1,5 triliun dan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp3,2 triliun. “Jika di bandingkan tahun 2025, DBH turun hingga 59%. Sementara DAU turun sekitar 12%,” katanya.
Situasi tersebut, kata Bobby, mendorong pemerintah daerah untuk mencari sumber pendanaan alternatif. Saat ini, skema pembiayaan paling banyak di gunakan yaitu melalui PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII), yang merupakan dua BUMN di bawah Kementerian Keuangan.
“Mungkin bisa kita bantu untuk pembayaran bunganya, apakah nanti setengah-setengah atau berapa persen, jadi BKP (Bantuan Keuangan Provinsi) tidak bulat langsung ke daerah,” ujar Bobby.
Infrastruktur, sambung Bobby, menjadi permasalahan utama hampir di semua daerah. Infrastruktur juga menjadi janji paling sering diucapkan para calon kepala daerah saat kampanye politik.
“Konektivitas antar kabupaten, kecamatan, desa, kelurahan, ini janji yang paling sering diucapkan. Kami mencoba memfasilitasi agar SMI dan PII bisa meng-guidance, memberikan informasi kepada kita tentang skema kerja samanya,” kata Bobby.
Direktur Pembiayaan Publik dan Pengembangan Proyek PT. SMI, Faaris Pranawa, menyampaikan ada enam provinsi di Pulau Sumatera menjadi debitur aktif PT. SMI, termasuk Sumut. “Total nilai proyek pembiayaan publik di Pulau Sumatera mencapai Rp2,76 triliun,” kata Faaris.
Sementara di Sumut, sebut Faaris, terdapat enam kabupaten/kota menjadi debitur dengan total komitmen sekitar Rp956,2 miliar. “Pembangunan jalan menjadi proyek paling dominan dalam pemanfaatan pembiayaan PT. SMI di Sumut. Ini merupakan proyek sangat penting untuk pembangunan daerah,” ungkap Faaris. (sat)