Inspirasinews – Medan, Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menegaskan penanganan bencana harus koordinasi seluruh stakeholder, mulai dari TNI, Polri, BPBD hingga sektor kesehatan.
Rico Waas menegaskan, penanganan bencana harus koordinasi seluruh stakeholder itu disampaikannya usai Apel Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi yang digelar Polrestabes Medan di Lapangan Benteng Medan, Rabu (5/11/2025).
Rico Waas menilai, apel yang di laksanakan sebagai wujud komitmen bersama dalam memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana. Rico Waas juga menyampaikan kepada Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Jean Calvijn Simanjuntak, mengenai kesiapan peralatan dan personel milik Pemkot Medan.
“Seluruh perlengkapan dan sumber daya tersebut dapat di gunakan secara bersama-sama apabila terjadi bencana. Ini bentuk nyata dari komitmen bersama dalam menghadapi situasi darurat,” kata Rico Waas.
Sebelumnya Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Jean Calvijn Simanjuntak, selaku Irup membacakan amanat tertulis Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, yang menyampaikan apel bertujuan untuk membangun kesadaran, kesiapsiagaan serta kemampuan dalam menghadapi keadaan darurat.
Berdasarkan data BNPB hingga 19 Oktober 2025, sebut Calvinj, telah terjadi 2.606 bencana alam di Indonesia, terdiri dari 1.289 kejadian banjir, 544 cuaca ekstrem, 511 kebakaran hutan dan lahan (karhutla), 189 tanah longsor, 22 gempa bumi serta 4 erupsi gunung berapi.
“Dampak bencana alam tersebut tidak hanya menimbulkan korban jiwa dan kerugian ekonomi, tetapi juga meninggalkan trauma psikologis serta mengganggu keberlangsungan kehidupan sosial masyarakat,” ucapnya.
Dalam menghadapi tantangan tersebut, kata Calvinj, kecepatan dan ketepatan respons menjadi faktor utama keberhasilan penanganan bencana. Karena itu, di perlukan kesiapan optimal dari seluruh elemen bangsa, baik dari unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, BPBD, Basarnas, PMI maupun BMKG.
“Melalui sinergisitas dan kolaborasi terintegrasi, kita akan mampu memaksimalkan upaya mitigasi terhadap dampak bencana, sehingga dapat menurunkan tingkat kerentanan masyarakat terhadap risiko bencana, baik berupa korban jiwa, kerugian harta benda, maupun gangguan terhadap stabilitas perekonomian dan pembangunan nasional,” jelasnya. (sat)