Inspirasinews – Medan, Anggota DPR RI dari Sumatera Utara (Sumut), Maruli Siahaan, mengatakan Gubernur Sumut, Muhammad Bobby Afif Nasution, jadikan Sumut role model kesehatan di Indonesia. Sebab berhasil mewujudkan kesehatan universal secara merata dan berkeadilan.
Maruli Siahaan mengatakan, Bobby Nasution jadikan Sumut role model kesehatan di Indonesia itu disampaikannya menjawab wartawan di Medan, Kamis (30/10/2025).
Pernyataan itu disampaikannya menyikapi terealisasinya program berobat gratis (Probis) di Sumut oleh, Bobby Nasution, belum genap setahun menjabat sebagai Gubernur Sumut.
Saat kampanye Pilgubsu beberapa waktu lalu, kata Maruli, Bobby Nasution pernah berjanji akan merealisasikan program berobat gratis bagi warga Sumut dalam waktu 3 tahun pemerintahannya.
“Tapi, belum genap satu tahun memimpin Provinsi Sumut, Gubernur termuda di Indonesia itu berhasil mewujudkannya. Dalam waktu relatif singkat, beliau mampu merealisasikan salah satu janji kampanyenya menyentuh langsung kebutuhan masyarakat,” katanya.
Menurut legislator dari Dapil Sumut 1 meliputi Kota Medan, Kabupaten Deliserdang, Kabupaten Serdangbedagai dan Kota Tebingtinggi itu, hal ini bukan sekadar capaian administratif, tetapi bukti nyata kepemimpinan muda bisa bergerak cepat dan fokus pada kepentingan rakyat.
“Program ini sejalan dengan semangat negara hadir di tengah masyarakat, terutama bagi warga yang selama ini terkendala biaya dalam mengakses layanan kesehatan,” tegas Maruli.
Terobosan ini, sambung Maruli, perlu mendapat dukungan dan pengawalan. “Sebagai anggota DPR RI dari Dapil Sumut, saya berkewajiban mengawal agar kebijakan ini tidak hanya berjalan di atas kertas, tetapi benar-benar dirasakan masyarakat,” katanya.
Perannya di DPR, khususnya berkaitan dengan kesejahteraan sosial, Kesehatan dan ekonomi rakyat, kata Maruli, adalah memastikan sinkronisasi kebijakan antara pusat dan daerah berjalan baik.
“Kami akan mendorong peningkatan alokasi dana kesehatan, memperkuat pengawasan pelaksanaan UHC serta berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan BPJS agar sistem pendukung program ini semakin kuat dan tidak menimbulkan beban bagi fasilitas kesehatan di daerah,” ujar Maruli.
Disinggung soal kebijakan Gubernur Bobby Nasution mewajibkan rumah sakit menyediakan 30% kamar bagi peserta berobat gratis, Maruli, menilai kebijakan sangat progresif. Namun, perlu pengawasan dan pendampingan agar tidak memberatkan rumah sakit.
Menurutnya, pentingnya sinergi antara Pemprov Sumut, Dinas Kesehatan, DPRD, dan juga DPR RI untuk memastikan infrastruktur, tenaga medis serta mekanisme pembiayaan BPJS berjalan selaras.
“Kami akan mendorong pengawasan reguler terhadap implementasi kebijakan ini, termasuk membuka kanal pengaduan masyarakat dan laporan rumah sakit, sehingga setiap kendala dapat segera diselesaikan tanpa mengurangi kualitas layanan. Prinsipnya, hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan harus berjalan seimbang dengan keberlanjutan sistem rumah sakit,” tambah Maruli.
Hanya saja, Maruli, menggarisbawahi bahwa perlakuan diskriminatif terhadap peserta UHC tidak boleh terjadi. Karena hak atas pelayanan kesehatan adalah hak konstitusional seluruh warga negara.
Maruli menyarankan tiga langkah konkret. Pertama, peningkatan pelatihan dan pembinaan bagi tenaga kesehatan agar mereka memahami esensi pelayanan publik yang humanis dan berkeadilan.
Kedua, Pemprov Sumut dan BPJS perlu membangun sistem pengawasan dan evaluasi layanan secara digital dan terbuka agar setiap keluhan masyarakat bisa langsung ditindaklanjuti.
Ketiga, masyarakat juga harus diedukasi untuk berani melapor jika menemukan perlakuan tidak adil, dengan jaminan perlindungan identitas.
“Kita ingin memastikan, semangat UHC bukan hanya soal administrasi, tetapi soal nilai kemanusiaan, bahwa semua warga berhak mendapatkan pelayanan yang bermartabat tanpa pandang status ekonomi,” imbuh Maruli.
Atas torehan itu pula, Maruli, optimis Sumatera Utara bisa menjadi model provinsi yang berhasil mewujudkan kesehatan universal secara merata dan berkeadilan.
“Dengan kepemimpinan Gubernur Bobby Nasution yang enerjik dan fokus, serta dukungan pengawasan dari berbagai pihak termasuk DPR RI, Sumatera Utara bisa menjadi model provinsi yang berhasil mewujudkan kesehatan universal secara merata dan berkeadilan,” pungkas Maruli. (rel/sat)