Inspirasinews – Belawan, Ketua Fraksi PAN-Perindo DPRD Kota Medan, T. Bahrumsyah, menyebutkan kemiskinan ekstrem picu tawuran di Belawan. Sebab, mayoritas rumah para pelaku tawuran itu tidak layak huni.
Bahrumsyah menyebutkan kemiskinan ekstrem picu tawuran di Belawan itu disampaikannya pada Sosialisasi ke IX Tahun Anggaran (TA) 2025 produk hukum daerah Kota Medan Perda Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan dengan dua sesi berbeda di Jalan Ciliwung dan Jalan Beliton Barat, Kelurahan Belawan II, Kecamatan Medan Belawan, Sabtu (13/9/2025).
Tawuran yang terjadi di Belawan, kata Bahrumsyah, bukanlah awal dari persoalan, namun karena di sebabkan kemiskinan ekstrem sebagai faktor utama. Sebab, mayoritas rumah para pelaku tawuran itu tidak layak huni.
Kondisi itu, sebut Wakil Ketua Komisi III itu, membuat anak-anak mencari “rumah kedua” di jalanan. “Akibatnya, banyak anak-anak usia produktif terjerumus kepada pergaulan tidak baik, seperti tawuwan dan narkoba,” katanya.
Padahal, sambung Bahrumsyah, salah satu hak warga miskin sebagaimana tercantum di dalam Perda adalah hak atas perumahan, lingkungan bersih dan sehat serta rasa aman dan nyaman. “Itu standar utama,” katanya.
Persoalannya, tambah legislator dari Dapil II meliputi Kecamatan Medan Marelan, Medan Labuhan dan Medan Belawan itu, Pemkot Medan tidak dapat berbuat apapun terhadap rumah tidak layak huni tersebut, karena berada di HPL Badan Usaha Milik Negara (BUMN), baik itu PT. Pelindo maupun PT. Kereta Api Indonesia (KAI).
“Walaupun Pemkot Medan memiliki program bedah rumah terhadap Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), namun Pemkot Medan tidak bisa berbuat lebih banyak. Jadi, Pemkot Medan bisa berkoordinasi dengan BUMN, agar lahan tidak produktif milik PT. Pelindo dan PT. KAI bisa dihibahkan ke Pemkot Medan, sehingga Pemkot Medan dapat memperbaiki rumah tidak layak huni tersebut melalui APBD Kota Medan,” pinta Bahrumsyah.
Tidak kalah penting, lanjut Bahrumsyah, menyangkut Sumber Daya Manusia (SDM). Sebab, katanya, banyak ijazah anak-anak di Belawan tertahan di sekolah, karena ketiadaan biaya untuk mengambilnya.
Kondisi itu, kata Bahrumsyah, membuat anak-anak selain tidak dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi, juga tidak dapat untuk bekerja di perusahaan. “Saat ini ada juga program tebus ijazah dari Wali Kota Medan. Kiranya ini dapat di tindaklanjuti, agar anak-anak Belawan dapat melanjutkan pendidikan ataupun bekerja,” harapnya.
Selain itu, ungkap Bahrumsyah, tidak memadainya sarana pendidikan yang ada serta kurangnya dukungan terhadap sarana dan prasarana bagi anak muda di Belawan, seperti sarana olahraga. “Cuma ada 1 SMP Negeri di Belawan. Akhirnya anak-anak lebih memilih jalanan sebagai tempatnya. Jadi, Belawan itu bukan hanya miskin, tetapi juga terkesan kumuh. Banyak juga daerah miskin, tapi tidak kumuh,” sebutnya.
Di ketahui, Perda Nomor 5 tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan terdiri dari XII Bab dan 29 Pasal. Pada Bab II Pasal 2 disebutkan tujuan Perda adalah menjamin perlindungan warga miskin secara bertahap, mempercepat penurunan jumlah warga miskin.
Pada Bab IV Pasal 9 disebutkan, setiap warga miskin mempunyai hak atas kebutuhan pangan, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, modal usaha, perumahan, air bersih dan sanitasi yang baik, mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, rasa aman dari ancaman tindak kekerasan dan berpatisipasi dalam kehidupan sosial dan politik.
Sedangkan Pasal 10 menyebutkan, untuk pemenuhan hak sebagaimana Pasal 9 dibiayai dan bersumber dari APBD. Untuk merealisasikan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan, Pemko Medan wajib menyisihkan minimal 10 persen dari pendapatan asli daerah (PAD). (sat)