Inpirasinews – Medan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) ambil langkah kendalikan inflasi. Hal ini sekaligus dalam upaya mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi di daerah.
Pemprov Sumut ambil langkah kendalikan inflasi itu terungkap pada Rakor Pengendalian Inflasi 2025 diikuti Wakil Gubernur (Wagub) Sumut, Surya, melalui zoom meeting di ruangan Sumut Province, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, Senin (11/8/2025).
Langkah-langkah yang segera di lakukan tersebut, antara lain, melakukan percepatan realisasi APBD, percepatan realisasi PMA dan PMDN, percepatan realisasi proyek infrastruktur pemerintah, pengendalian harga pokok dan pencegahan ekspor impor illegal.
Kemudian, perluasan kesempatan kerja, meningkatkan produktivitas sektor pertanian/perikanan/perkebunan/peternakan, industri manufaktur, dan mempermudah perizinan usaha. “Ini adalah langkah percepatan pertumbuhan ekonomi yang telah disampaikan oleh pemerintah pusat,” ucap Surya.
Karena itu, Surya, meminta kepada setiap OPD agar berkoordinasi dan berkolaborasi dengan kabupaten/kota untuk memetakan daerah yang inflasinya menjadi perhatian. “Saya minta semua OPD, kerja tim. Mana saja kegiatan yang bisa menekan laju inflasi, mainkan saja,” tegasnya.
Sementara Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, menyebutkan secara month to month (m/m) Provinsi Sumut mengalami inflasi 0,76% pada Juli 2025. Penyumbang inflasi adalah beras dan bawang merah. Kemudian kelompok pendidikan. “Secara history, pendidikan akan dimulai pada Juli dan berlanjut pada Agustus karena adanya pembayaran uang kuliah,” ucapnya.
Sementara Menteri Dalam Negeri (Mendag), Tito Karnavian, mengatakan puncak produksi beras terjadi pada Juni. Saat ini beberapa daerah sudah memasuki kemarau sehingga produksi akan menurun pada September dan Oktober. Salah satu upaya dalam mengendalikan inflasi dengan menstabilkan harga beras.
“Stok di Bulog dan swasta tercatat 4 juta ton. Sebanyak 1,3 juta ton yang sudah dikeluarkan oleh Bulog diperkirakan pada September dan Oktober. Ini harus didistribusikan dengan mekanisme yang ada dan di titik yang tepat,” ucapnya.
Tito berharap, Rakor ini bisa menjadikan gambaran bagaimana kondisi inflasi di setiap daerah, sehingga pemerintah pusat bersama Kementerian terkait, kepala daerah dan instansi lainnya dapat memetakan langkah apa saja yang dilaksanakan segera. (sat)