Inspirasinews – Medan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) dukung percepatan optimalisasi lahan dan cetak sawah yang dicanangkan Pemerintah Pusat. Hal tersebut bertujuan untuk mewujudkan swasembada pangan nasional.
Pemprov Sumut dukung percepatan optimalisasi lahan dan cetak sawah itu disampaikan Wakil Gubernur Sumut, Surya, usai mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Monitoring dan Percepatan Optimalisasi Lahan dan Cetak Sawah dalam mendukung swasembada pangan nasional secara virtual di Ruang Kerjanya, Kantor Gubernur, Jalan Pangeran Diponegoro 30 Medan, Jumat (20/6/2025).
Monitoring ini sebagai langkah evaluasi dan perbaikan untuk mempercepat pelaksanaan program optimalisasi lahan dan cetak sawah, dengan melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah pusat, daerah, serta instansi terkait. Diharapkan melalui perluasan areal tanam dan optimalisasi lahan bisa menibngkatkan produksi pangan.
Berdasarkan data Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumut, dalam mendukung Swasembada Pangan Nasional, telah di laksanakan konstruksi atau kegiatan pembangunan/rehabilitasi prasarana, yang berfungsi untuk mengatur keberadaan air pada lahan sawah. Dari total optimalisasi lahan rawa seluas 33.945 Ha tahun 2025, telah di laksanakan kontruksi mencapai 11.509 Ha. Sedangkan yang masih proses pelaksanaan seluas 22.436 Ha.
Selain optimalisasi lahan rawa, Pemprov Sumut dalam meningkatkan produktivitas pertanian juga melaksanakan Survei Investigasi dan Desain (SID) lahan non rawa di 18 Kabupaten/Kota se Sumut, dengan luas areal mencapai 15.811 Ha. SID cetak sawah juga diusulkan enam Kabupaten yang luasnya mencapai 6.000 Ha.
Namun usulan tersebut masih menunggu proses persyaratan teknis usulan luas lahan yang memenuhi kriteria. Karena hasil evaluasi usulan kabupaten masih ada luasan lahan beririsan dengan kawasan Hutan dan HGU. Jadi saat ini sedang menunggu usulan CP/CL terbaru. “Di harapkan seluruhnya dapat berjalan dengan baik, sehingga dapat mendukung terwujudnya ketahanan pangan nasional,” ujarnya.
Sebelumnya Wamentan, Sudaryono, mengatakan percepatan optimalisasi lahan dan cetak sawah segera dilakukan penyelesaian administrasi pada anggaran pengolahan lahan, baik lahan pasca optimalisasi lahan (Opla), maupun lahan lokasi perluasan pertanian.
Selain itu, Wamentan berharap, Gubernur dan Bupati untuk mendukung percepatan Opla dengan penerbitan administrasi seperti SK KPA dan pelaksanaan kegiatan. “Percepatan penyelesaian SID untuk kontrak konstruksi tidak harus menunggu seluruh SID selesai. Laksanakan secara parsial sesuai SID yang selesai,” ucapnya. (sat)