Inspirasinews – Medan, Wali Kota Medan, Bobby Nasution, ingatkan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tak hanya andalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), namun harus bekerja dengan kreatifitas.
“Artinya, pimpinan OPD harus bisa melakukan pekerjaan dengan memanfaatkan kerja sama dengan Badan Usaha,” kata Bobby.
Bobby Nasution ingatkan pimpinan OPD tak hanya andalkan APBD itu saat membuka Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Medan tahun 2025 di Four Points By Sheraton Hotel, Jalan Gatot Subroto Medan, Kamis (29/2/2024).
Bobby juga mengingatkan, sebuah pekerjaan harus di awali dengan perencanaan yang baik, sehingga pekerjaan tersebut dapat di selesaikan tepat waktu. “Melalui Musrenbang ini, saya hasil pembangunan harus dapat bermanfaat, baik dari segi perekonomian maupun pelayanan masyarakat,” pinta Bobby.
Kebijakan ekonomi yang ditetapkan Presiden RI Joko Widodo, kata Bobby, harus terus didorong dan di manfaatkan, khususnya dalam pemanfaatan produk unggulan lokal.
“Pemkot Medan harus terus di jadikan tempat pengembangan usaha dan juga market bagi para pelaku UMKM. Dengan, begitu pelaku UMKM bisa merasakan manfaat hadirnya Pemkot Medan,” katanya.
Sebelumnya Kepala Bappeda Kota Medan, Benny Iskandar, melaporkan Musrenbang RKPD 2025 telah digelar selama dua hari. Musrenbang di awali dengan pembahasan diskusi kelompok pada bidang pembangunan, pemerintahan dan pembangunan manusia, bidang infrastruktur dan kewilayahan serta bidang perekonomian dan sumber daya alam.
“Musrebang RKPD tahun 2025 telah melalui proses panjang, mulai dari Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, hingga Forum Perangkat Daerah. Hasilnya sebanyak 1.019 usulan ditujukan kepada 17 Perangkat Daerah dan telah diakomodir sebanyak 953 usulan,” jelas Benny.
Pada kegiatan itu, Bobby Nasution, memberi apresiasi atas kinerja dan kepatuhan OPD terhadap anggaran tahun 2023. Adapun OPD yang menerima penghargaan itu, masing-masing Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Sosial, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, Badan Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. (sat)