Inspirasinews – Medan, Anggota DPRD Kota Medan dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Sudari, jemput aspirasi masyarakat di Medan Labuhan dan Medan Marelan.
Sudari jemput aspirasi masyarakat di Medan Labuhan dan Medan Marelan itu saat menggelar Reses Masa Sidang III Tahun Sidang ke IV Tahun Anggaran (TA) 2023 di dua lokasi berbeda di Kecamatan Medan Labuhan dan Medan Marelan.
Kedua lokasi itu, masing-masing di Blok 2 Griya Martubung 1, Lingkungan 14, Kelurahan Besar, Kecamatan Medan Labuhan dan Jalan Datok Rubiah, Lingkungan 28, Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan, Sabtu (9/12/2023).
Dari kedua lokasi itu, masyarakat masih mengeluhkan soal drainase, Program Keluarga Harapan (PKH) serta Bantuan Sosial (Bansos).
Warga Rengas Pulau, M. Taufik Hidayat, mengeluhkan tersumbatnya drainase di wilayahnya, sehingga membuat air tidak mengalir lancar dan mengakibatkan badan jalan selalu tergenang saat hujan.
Senada dengan itu, Lisnayanti, meminta agar di lakukan normalisasi drainase, sehingga air dapat mengalir. “Tolonglah Pak bantuannya, agar air mengalir,” pintanya.
Sama halnya dengan, Abdullah, yang menyampaikan drainase di wilayahnya tersumbat. “Tolonglah Pak di lakukan normalisasi, agar air di saluran drainase dapat mengalir lancar,” pintanya.
Sedangkan, Elvida, Darasaiba, Muhammad Edi dan Rini mempertanyakan cara mendapatkan Bansos, berupa Bansos anak sekolah, Bansos kuliah, Bansos Lansia serta PKH.
Mendengar aspirasi dan keluhan dari masyarakat, Sudari, menyampaikan ada program Bansos dari Pemerintah Pusat dan dari Pemerintah Kota (Pemkot) Medan. Untuk drainase, kata Sudari, saat ini Pemkot Medan sedang gencar-gencarnya membangun dan memperbaiki infrastruktur, baik jalan maupun drainase.
“Hal ini di lakukan untuk menanggulangi persoalan banjir yang kerap melanda Kota Medan. Ini hanya persoalan waktu, semua akan di selesaikan. Sebab, persoalan infrastruktur merupakan program prioritas Wali Kota Medan untuk segera dituntaskan,” katanya.
Terkait Bansos, sebut Sudari, Pemkot Medan memiliki beberapa program, di antaranya ada KIS PBI, pendidikan, dan bedah rumah. Untuk KIS, katanya, Pemkot Medan telah mengcover kesehatan seluruh warga Kota Medan melalui program Universal Health Covarage (UHC).
“Program ini sudah diluncurkan oleh Wali Kota Medan, Bobby Nasution, pada 1 Desember 2022. Melalui program ini, seluruh warga Kota Medan sudah bisa mendapatkan pelayanan kesehatan hanya menggunakan KTP atau KK,” katanya.
Untuk pendidikan, sambung Ketua Komisi II itu, Pemkot Medan telah mengalokasikan anggaran bantuan pendidikan bagi warga tidak mampu dan berprestasi. “Bahkan, ada juga Bansos untuk kelompok masyarakat, seperti UMKM. Bansos UMKM ini, bukan hanya berupa bantuan permodalan, tetapi juga bantuan peralatan,” katanya.
Selain itu, tambah Sekretaris DPD PAN Kota Medan itu, ada Bansos untuk pendidikan di perguruan tinggi. “Untuk kuliah, Bansos yang diberikan sesuai dengan biaya riil perkuliahan. Semua bentuk bantuan ini tentunya ada persyaratannya,” katanya.
Bagi warga yang ingin mendapatkan berbagai bentuk bantuan ini, lanjut Sudari, harus masuk ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). “Warga bisa mengajukannya ke Kepling, lalu Kepling melanjutkannya ke Kelurahan. Nanti pihak Kelurahan melaksanakan Musyawarah Kelurahan (Muskel) untuk menentukan nama-nama yang akan dimasukkan. Hasil Muskel itu diajukan ke Dinas Sosial untuk di SK-kan oleh Wali Kota Medan. Setelah di SK-kan, data tersebut diusulkan ke Kementerian Sosial untuk mendapatkan Bansos. Jadi, Kalau tidak masuk DTKS, sampai kapanpun bantuan itu tidak akan pernah dapat,” sebutnya.
Sudari mengaku, prihatin mendengar masih banyak warga yang layak mendapatkan bantuan, tetapi tidak mendapatkannya. “Inilah gunanya Reses. Reses itu menyerap aspirasi masyarakat untuk dimasukkan menjadi program pembangunan,” katanya.
Semua aspirasi yang disampaikan, kata Sudari, menjadi masukan bagi DPRD untuk di teruskan ke Pemkot Medan agar dapat di tindaklanjuti menjadi program pembangunan. “Jadi, nanti semua aspirasi ini akan disampaikan dalam sidang paripurna DPRD Kota Medan,” kata legislator asal Dapil II itu meliputi Kecamatan Medan Labuhan, Medan Belawan dan Medan Marelan itu. (sat)