Inspirasinews – Medan, Berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Keuangan Pemerintah (LKDP) tahun 2018, sebanyak 17 Pemerintah Daerah di Sumatera Utara menerima penghargaan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu RI).
Penghargaan tersebut diserahkan Direktur Akutansi dan Pelaporan Keuangan Direktorat Jendral Kemenkeu RI, R. Wiwin Istanti, pada Rakorda Akutansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Wilayah Sumut, di Aula Raja Inal Siregar Kantor Gubernur Sumatera Utara, Selasa (22/10/2019).
Ke-17 Pemda yang menerima penghargaan itu, adalah Pemprovsu, Pemko Gunung Sitoli, Pemko Sibolga, Pemko Tebing Tinggi, Pemko Binjai, Pemkab Toba Samosir dan Pemkab Padang Lawas Utara.
Kemudian Pemkab Samosir, Pamkab Batubara, Pemkab Humbang Hasundutan, Pemkab Serdang Bedagai, Pemkab Deli Serdang, Pemkab Labuhanbatu Selatan, Pemkab Dairi, Pemkab Taput, Pemkab Asahan dan Pemkab Tapsel.
Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Edy Rahmayadi, berharap Kabupaten/Kota yang meraih penghargaan raihan Opini WTP bisa mempertahankan capaiannya. “Bagi daerah yang belum, bisa mengejar ketertinggalannya,” pinta Gubsu.
Gubsu mengatakan, perlu peningkatan secara masif hingga seluruh Pemda di Provinsi Sumut meraih WTP dari BPK.
“Ini merupakan kewajiban. Bila menemukan kesulitan, ada lembaga yang siap membantu. Daerah lain bisa memberikan laporan keuangan yang baik, mengapa yang lain tidak. Ini perlu kita kejar bersama-sama, karena Sumatera Utara ini memiliki potensi yang luar biasa. Tanpa pengelolaan keuangan yang baik, maka akan sulit memaksimalkan,” katanya.
Sementara Kepala Kanwil Direktorat Jendral Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sumut, Tiarta Sebayang, mengatakan daerah yang masih belum meraih WTP perlu belajar dari daerah yang sudah berhasil.
“Ini tantangan kita untuk menambah persentase Pemerintah Daerah di lingkungan Provinsi Sumut meraih Opini WTP. Fokus kita tahun 2020 adalah mendukung pembangunan, menjalankan pemerintahan yang efektif dan efisien. Jadi, laporan keuangan yang baik itu perlu, ini untuk kebaikan bersama,” ujarnya.
Sedangkan, R Wiwin Istanti, mengatakan WTP bukanlah tujuan akhir, laporan pertanggungjawaban penting sebagai informasi perencanaan penganggaran periode berikutnya.
“Karena itu kita perlu menyusun laporan keuangan yang baik. Pada kesempatan seperti ini kita bisa berbagi dan daerah lain yang belum mencapai WTP kita saling berbagi untuk memecahkan masalah yang dihadapi,” katanya.
Diketahui, ini kelima kalinya berturut-turut Pemprovsu berhasil meraih penghargaan Opini WTP dari Kemenkeu RI bersama dengan tiga Pemda lainnya, yaitu Kabupaten Dairi, Tapanuli Utara dan Tapanuli Selatan.
Dibanding tahun lalu, jumlah Pemda yang meraih WTP tahun ini mengalami peningkatan. Bila tahun lalu hanya 14, tahun ini bertambah menjadi 17 Pemda. (insp01)