Inspirasinews – Jakarta, Penjabat Wali Kota Tebingtinggi, Muhammad Dimiyathi, terima penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Award 2023 dari Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) RI.
Wali Kota Tebingtinggi terima UHC Award itu, karena Kota Tebingtinggi di nilai sukses mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) serta berkomitmen tinggi terhadap pelayanan kesehatan masyarakat.
Penghargaan UHC Award itu langsung diserahkan Menteri Dalam Negeri RI, Tito Karnavian, kepada Wali Kota Tebingtinggi, Muhammad Dimiyathi, di Balai Sudirman, Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (14/3/2023).
Selain Kota Tebingtinggi, penghargaan juga diberikan kepada 22 Kepala Daerah Provinsi dan 334 Kabupaten/Kota se-Indonesia.
Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin, sangat mengapresiasi konsistensi pemerintah daerah dalam mendukung program JKN. Sementara Menko PMK, Muhadjir Effendy, menyampaikan beragam inovasi dan pencapaian luar biasa yang diraih dalam program JKN, tidak lepas dari sinergi dari peran Gubernur, Bupati dan Wali Kota.
“Penyerahan penghargaan ini sebagai bentuk apresiasi dari pemerintah kepada Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang telah menunjukkan kinerja luar biasa dalam memberikan komitmen di dalam program JKN,” jelas Muhadjir.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang turut mendukung dan menjalankan komitmen dalam program JKN sejak tahun 2014.
Penjabat Wali Kota Tebingtinggi, Muhammad Dimiyathi, mengatakan penghargaan yang diterima merupakan hasil kolaborasi Pemkot Tebingtinggi dengan BPJS Tebingtinggi yang berhasil mengcover 98,88% masyarakat Kota Tebingtinggi terdaftar dalam JKN.
Dimiyathi mengajak, seluruh masyarakat Kota Tebingtinggi agar mendaftarkan diri sebagai peserta JKN. “Bagi warga yang belum terdaftar, agar segera mendaftarkan diri melalui Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan agar segera terdaftar dan bisa menjadi peserta JKN,” harapnya.
Di ketahui, UHC Award 2023 diberikan kepada Kepala Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota yang cakupan kepesertaan JKN telah mencapai minimal 95 persen. (sat)