Inspirasinews – Medan, Untuk ke-empat kalinya Pemerintah Kota Tebingtinggi kembali meraih penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2021.
Penghargaan itu diserahkan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi bersama Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sumut Kementerian Keuangan RI, Heru Pudyo Nugoroho, kepada Pj Wali Kota Tebingtinggi, Muhammad Dimiyathi, di Aula Tengku Rizal Nurdin Medan, Kamis (3/11/2022).
Dimiyathi mengatakan, penghargaan yang diterima menjadi motivasi dan pedoman Kota Tebingtinggi untuk menyajikan dan mengelola keungan daerah sesuai standar penyusunan dan pengelolaan.
“Terima kasih kepada Kemenkeu RI dan Bapak Gubernur Sumut yang sudah menyerahkan penghargaan WTP ini. Kita bersyukur, Pemkot Tebingtinggi 4 berturut-turut meraih WTP,” katanya.
Dimiyathi berharap, predikat yang diraih tetap terjaga. “Kepada semua OPD Pemkot Tebingtinggi harus terus berkomitmen dalam penyelesaian rekomendasi BPK atas laporan keuangan,” pintanya.
Selain itu, Dimiyathi, juga berharap agar pada masa mendatang, raihan opini WTP dari BPK kepada Pemda menjadi sesuatu yang wajar dan tidak lagi. “Jadi, butuh kolaborasi untuk mewujudkan capaian lebih baik,” ujarnya.
Sebelumnya Gubsu, Edy Rahmayadi, mengatakan perolehan opini WTP bukan merupakan kepentingan Pemerintah Provinsi saja, melainkan seluruh kabupaten/kota. Sebab, katanya, satu daerah saja tidak sesuai, akhirnya satu provinsi menjadi cacat.Menjalankan pemerintahan ini merupakan kolaborasi dari semua.
“Saya bukan ingin membuat anda malu, tidak. Ini bukan soal malu atau tidak. Kita turun, apa yang bisa kita bantu, apa yang bisa kita lakukan, itu yang saya katakan. Ada namanya insentif fiskal, ada satu persyaratan, misalnya Medan, wajib 5 kali WTP baru anda dapat insentif. Bukan karena belas kasihan,” tegasnya.
Sementara Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sumut Kementerian Keuangan RI, Heru Pudyo Nugroho, mengatakan raihan opini WTP merupakan salah satu dari indikator baiknya tata kelola keuangan negara.
Setidaknya, sebut Heru, ada 4 syarat untuk raihan opini WTP, yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektifitas sistem pengendalian internal yang baik. “Ini harus menjadi komitmen kita utuk pengelolaan keuangan daerah yang lebih akuntabel dan transparan,” pintanya.
Kepentingan meraih WTP, sebut Heru, adalah untuk menggambarkan citra positif menunjukkan bahwa pemerintahan telah dikelola secara akuntabel dan menjadi indikator pemerintahan yang baik. “Jadi, mohon perhatian khusus untuk soal ini, sehingga WTP itu tidak hanya sekadar penghargaan,” harapnya. (sat)