Inspirasinews – Jakarta, Penjabat (Pj) Wali Kota Tebingtinggi, Muhammad Dimiyathi, memaparkan program pembangunan dari segala aspek yang di laksanakan selama menjabat kepala daerah.
Paparan itu disampaikannya pada kegiatan Penilaian Penjabat Kepala Daerah Triwulan I Tahun 2022 di Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jalan Medan Merdeka Timur Jakarta Pusat, Kamis (6/10/2022).
Aspek pemerintahan, kata Dimiyahti, pihaknya membagi sesuai dengan fokus dari rencana kerja Pemerintah Daerah 2022 yang merupakan tahun terakhir dari masa jabatan terdahulu. “Fokusnya pada kesehatan, pendidikan dan infrastruktur,” katanya.
Dalam bidang pendidikan, sebut Dimiyathi, tidak ada pergeseran anggaran. “Kami telah meluncurkan Program Pendidikan Digital.Kami juga melakukan MoU dengan Universitas Terbuka untuk kemudahan belajar bagi masyarakat,” sebutnya.
Bidang infrastruktur, sambung Dimiyathi, terjadi pergeseran anggaran bersifat mendesak. Sebab, beberapa kawasan di tepian Sungai Padang mengalami abrasi dan menimbulkan kerawanan terhadap pemukiman penduduk bantaran sungai tersebut.
Bidang kesehatan, tambah Dimiyathi, pihaknya sedang mengejar kepesertaan BPJS Kesehatan. “Ini di perlukan, karena kondisi standar hidup masyarakat Tebingtinggi masih membutuhkan bantuan pemerintah. Termasuk penanganan stunting, kami lakukan melalui Kampanye Cegah Stunting,” katanya.
Dalam kegiatan lain, lanjut Dimiyathi, Tebingtinggi menjadi salah satu perwakilan Sumatera Utara dalam evaluasi Kota Layak Anak. “Alhamdulillah, di tahun 2021 Tebingtinggi Kota Layak Anak tingkat Madya, di tahun 2022 naik menjadi Nindya,” sebutnya.
Dalam menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, kata Dimiyathi, pihaknya melakukan sidak-sidak, terutama ke kantor kelurahan dan kantor-kantor unit pelayanan publik. “Ini kami lakukan untuk melihat langsung bagaimana jajaran terdepan dan terbawah di pemerintahan ini memberikan pelayanan publik kepada masyarakatnya,” ujarnya.
Sebelumnya Inspektur IV Kemendagri, Arsan Latif, menyampaikan sesuai amanah regulasi, semua Pj Kepala Daerah wajib dievaluasi. “Ini merupakan bagian dari pendampingan kami kepada semua Pj yang ditetapkan oleh pimpinan untuk melaksanakan tugas sebagai Pj Kepala Daerah,” kata Latif.
Dalam konteks itu, sebut Latif, pihaknya butuh informasi update faktual yang telah dijalankan oleh Pj selama menjalankan tugas setiap tiga bulan. “Periode sekarang adalah periode perdana awal tiga bulan setelah dilantik,” katanya.
Adapun tim penilai Inspektorat Jenderal Kemendagri terdiri dari Sekretaris Muhamad Nur, Inspektur Khusus Teguh Narutomo, Inspektur I Bachtiar Sinaga, Inspektur II Ucok Abdulrauf Damenta, Inspektur III Elfin Elyas, Inspektur IV Arsan Latif dan Tenaga Ahli Muda Perencanaan Pengawasan Nizwar Affandi. (sat)