Inspirasinews – Medan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) bekerja sama dengan TNI, Polri dan pihak lainnya melakukan pengetatan di pintu-pintu masuk perbatasan Sumut. Ini di lakukan untuk memutus rantai penyebaran penyakit mulut dan kuku (PMK) pada ternak.
Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumut, Azhar Harahap, pada Rapat Koordinasi Penanganan PMK Sumut di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur, Jalan Jenderal Sudirman 41 Medan, Rabu (13/7/2022).
Selain itu, kata Azhar, perbatasan antar kabupaten/kota juga di lakukan pengetatan. Hewan ternak dari zona merah dan kuning di larang dibawa ke zona hijau. Hanya hewan ternak dari zona hijau saja yang diperbolehkan menuju zona merah dan kuning.
Di ketahui, ada 20 daerah di Sumut masuk zona merah, tiga zona kuning dan 10 zona hijau. “Dengan mewajibkan surat keterangan kesehatan hewan ternak,” kata Azhar.
Langkah selanjutnya, sebut Azhar, adalah pengobatan hewan-hewan ternak yang sakit. Saat ini ada 7.015 ekor hewan ternak yang sakit. Hingga saat ini tercatat sebanyak 14.927 ekor ternak yang terpapar PMK tersebar di 358 desa, 23 kabupaten/kota. “Sedangkan jumlah ternak yang mati sebanyak 17 ekor,” katanya.
Pada tahap awal, sambung Azhar, sebanyak 1.600 vaksin sudah disebar ke tujuh kabupaten/kota yang dianggap sangat memerlukan. Di lanjutkan dengan vaksinasi serentak yang akan di lakukan serentak pada 14 – 20 Juli 2022.
Adapun alokasi vaksin di kabupaten/kota, di antaranya Deliserdang 800 vaksin, Langkat 600 vaksin, Karo 600 vaksin, Batubara 400 vaksin, Asahan 400 vaksin, Labuhanbatu 400 vaksin, Padanglawas 400 vaksin dan kabupaten lainnya. “Sebanyak 10 ribu vaksin ini dalam seminggu selesai kita suntikkan pada ternak yang sehat di Sumut,” kata Azhar.
Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan Aset dan Sumber Daya Alam, Agus Tripriyono, mengharapkan adanya regulasi mengenai penentuan harga obat-obatan untuk pengobatan hewan terjangkit PMK.
“Ada harga eceran tertinggi untuk obat-obatan, harus ada regulasi sehingga tidak ada oknum yang menaikkan harga obat yang tinggi,” kata Agus.
Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut, John CE Nababan, menyampaikan pihaknya akan terus mendukung penanganan PMK di Sumut, khususnya di bidang pengetatan lalu lintas ternak, vaksinasi dan pengamanan lainnya.
“Kita perlu pertahankan zona hijau jangan sampai menjadi kuning atau merah. Kalau bisa zona hijaunya bertambah,” kata John. (sat)