Inspirasinews – Medan, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumatera Utara, Farianda Putra Sinik, meminta pemerintah membuat regulasi jelas dan tegas terkait media sosial (Medsos) yang menimbulkan konflik sosial dalam Pemilihan Umum (Pemilu).
“Butuh tangan pemerintah untuk menindaknya, sehingga Medsos juga ikut berperan dalam menyukseskan Pemilu,” kata Farianda Putra Sinik pada Fokus Group Discusion (FGD) Kajian Panjang Konflik Sosial Dalam Pemilu dan Pencegahannya untuk Menyukseskan Pemilu 2024 yang digelar Lemhasan RI di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur Sumut, Selasa (14/6/2022).M
Masyarakat, kata Farianda, harus mengerti kalau Medsos bukan produk jurnalistik, karena yang disampaikan masyarakat umum melalui akun Medsos pribadinya tidak memiliki badan hukum.
Sedangkan produk jurnalistik, sebut Farianda, disampaikan oleh wartawan melalui media yang berbadan hukum dan diatur oleh kode etik jurnalistik.
“Jadi, bukan ranahnya PWI untuk menertibkan Medsos yang kerap menebar berita bohong (hoaks) hingga menimbulkan konflik sosial. PWI bertanggung jawab bagi wartawan yang tergabung di PWI untuk menjalan tugas-tugas jurnalistiknya sesuai kode etik,” ujar Farianda.
Untuk menjadi anggota PWI, sambung Farianda, ada beberapa tahapan yang harus di lalui dan mengikuti uji kompetensi wartawan, sehingga produk jurnalistik yang di hasilkan wartawan sesuai dengan yang di harapkan.
Terkait konflik sosial dalam Pemilu, Farianda, berpendapat media memiliki peran strategis untuk mencerdaskan masyarakat dalam menggunakan hak politiknya. “Media harus bertindak netral dan tidak memihak kepada calon atau partai politik yang didukung,” katanya.
Selain Ketua PWI Sumut, nara sumber lainnya adalah Ketua Komisi A DPRD Sumut, perwakilan Kejatisu, Ketua Bawaslu Sumut dan Kesbangpol Sumut.
Wakil Gubernur Lemhanas RI, Letnan Jenderal TNI MS Fadhilah, menyampaikan terima kasih kepada para nara sumber. Berbagai masukan yang muncul dalam diskusi ini, kata Fadhilah, akan disampaikan kepada Presiden sebagai bahan evaluasi untuk suksesnya Pemilu 2024.
Sebab, Pemilu 2024 nanti akan digelar serentak dalam memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota PRR, anggota DPD, anggota DPRD, Gubernur dan Bupati/Wali Kota.
Semua pihak berharap agar Pemilu yang sudah berulang kali di laksanakan akan terus berbenah untuk menuju kepada Pemilu sebagai pesta demokrasi yang lebih baik, sehingga proses demokrasi di Indonesia berjalan sebagaimana mestinya. “Sekali lagi, terima kasih kepada para narasumber sehingga diskusi ini berjalan sesuai dengan harapan,” kata MS Fadillah. (sat)