Inspirasinews – Medan, Ketua Komisi IV DPRD Kota Medan, Haris Kelana Damanik, mempertanyakan kinerja dan fungsi petugas Ketentraman dan Keamanan (Trantib) di Kecamatan terkait pengawasan bangunan bermasalah.
Dia menilai, keberadaan petugas Trantib kurang maksimal, karena terbukti banyak bangunan berdiri tanpa Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB). Akibatnya, berdampak kebocoran retribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Hal itu disampaikan, Haris Kelana Damanik, kepada wartawan di Medan, Senin (9/5/2022) menyikapi banyak bangunan berdiri melanggar aturan dan tanpa SIMB.
Padahal, kata Haris, selain pentingnya pengawasan untuk peningkatan PAD, juga sangat penting pengawasan penataan lingkungan atau estetika kota. Menurut Haris, akibat minimnya pengawasan penataan lingkungan banyak bangunan berdiri melanggar aturan yang berdampak banjir.
“Banyak bangunan berdiri menutup saluran drainase, akibatnya menimbulkan banjir. Hal itu tidak harus terjadi, bila petugas trantib Kecamatan melakukan pengawasan dengan baik,” tandas Haris.
Wakil Ketua Fraksi Gerindra itu juga menilai, kinerja petugas Trantib di Kecamatan dan Kelurahan sangat lemah dan kesan “main mata” kepada setiap pemilik bangunan bermasalah. “Tidak rahasia lagi, selama ini bagi setiap yang mendirikan bangunan wajib memberikan “upeti” kepada petugas trantib,” ujar Haris.
Lemahnya pengawasan pendirian bangunan, kata Haris, sangat berdampak buruk kepada Pemkot Medan, begitu juga bagi pemilik bangunan. Sebagai bukti banyak bangunan dirobohkan setelah hampir rampung. “Itu bukti sejak mulai mendirikan bangunan, ada oknum yang sengaja memelihara bangunan bermasalah namun akhirnya terbongkar juga,” kata Haris.
Ke depan, tambah Haris, pihaknya akan terus melakukan pengawasan kinerja petugas Trantib di Kecamatan. “Bila terbukti lemah dan melakukan penyimpangan, akan kita rekomendasi supaya dievaluasi Wali Kota Medan,” tandas Haris. (sat)