Inspirasinews – Medan, Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Nawal Lubis, mengajak semua pihak semakin peduli terhadap PAUD dan pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Sebab, stimulasi pendidikan dan pemenuhan kebutuhan lainnya untuk kedua kelompok anak tersebut sangat membutuhkan perhatian.
“Hak anak usia dini, apalagi yang berkebutuhan khusus, untuk belajar, bermain dan mendapat perlindungan harus terpenuhi. Kita semua tentu bisa berperan. Tidak hanya pemerintah, tapi semua pihak,” ujar Nawal Lubis kepada para penyelenggara pendidikan di TK Mutiara Bunda dan sekolah ABK Annur Sakinah binaaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Kecamatan Galang saat beraudiensi ke Rumah Dinas Gubernur Sumut, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41 Medan, Kamis (3/2/2022).
Terkhusus ABK, Nawal, percaya semua anak punya potensi, meski kondisinya berbeda beda. “Jadi, kita harus fokus pada pengembangan potensinya, bukan pada disabilitasnya,” kata Nawal.
Nawal menambahkan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut dengan segala kewenangannya akan terus berupaya mendorong pemenuhan hak anak. Tidak hanya melalui instrumen pendidikan, namun juga dari berbagai program pembangunan, antara lain program kesejahteraan masyarakat, sosial dan pemberdayaan lainnya.
Sementara Kepala Dinas Pendidikan, Syaifuddin, menyampaikan Pemprov Sumut sangat memperhatikan pendidikan bagi ABK. Saat ini, Pemprov Sumut mengelola 153 Sekolah Luar Biasa (SLB) negeri yang tersebar di berbagai kabupaten/kota, salah satunya SLB negeri khusus anak autis terbesar di Sumatera.
Pemprov Sumut juga, kata Syaifuddin, menyalurkan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) bagi SLB yang dikelola secara pribadi atau swasta. “Kita baru menyelesaikan peralihan SLB dari kabupaten/kota ke Provinsi. Sekarang Pemprov mengelola 153 SLB, bahkan kita punya sekolah khusus autis terbesar di Sumatera,” ujar Syaifuddin.
Khusus untuk SLB pribadi atau swasta, sebut Syaifuddin, Pemprov Sumut juga menyalurkan BOP untuk membantu biaya tenaga pendidik, bantuan bagi siswa dan lain sebagainya, dengan syarat siswanya terdaftar di Dapodik dan terlembaga sekolah.
“Untuk itu, kami mendorong agar penyelenggara pendidikan untuk ABK seperti yang dikelola PKBM di kecamatan-kecamatan bisa mendaftarkan siswanya ke Dapodik dan melembagakan diri menjadi sekolah. sehingga Pemprov bisa bantu,” jelasnya.
Sebelumnya Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Galang, Hani Desnovianti, selaku pimpinan rombongan audiensi menyampaikan PKBM Kecamatan Galang membina 32 siswa ABK, 12 di antaranya adalah anak autis.
“Selama setahun beroperasi, pendidikan yang di selenggarakan tidak dipungut biaya, sehingga membutuhkan bantuan dari berbagai pihak agar berjalan optimal dan dapat berkelanjutan,” katanya. (sat)