Inspirasinews – Medan, Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Edy Rahmayadi, melaporkan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Menteri ATR/Kepala BPN), Sofyan A Djalil, bahwa pembangunan sejumlah bendungan di Sumut masih terkendala permasalahan tanah. Dari tujuh bendungan yang di rencanakan pemerintah pusat, baru satu yang terealisasi, yaitu Bendungan Lau Simeme di Deli Serdang.
“Ada enam bendungan lagi yang saat ini tidak bisa di laksanakan, terkendala persoalan tanah. Begitu sulitnya mengurus tanah di Sumut,” kata Gubsu saat penyerahan sertifikat tanah untuk rakyat Provinsi Sumut di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur, Selasa (28/12/2021).
Gubsu membandingkan, daerah-daerah lain yang memiliki lebih banyak bendungan di bandingkan Sumut, seperti Jawa Barat memiliki 11 bendungan, Jawa Timur 18 bendungan dan terbanyak di Jawa Tengah dengan 26 bendungan.
“Memang bendungan ini sangat bermanfaat. Bisa mengairi jutaan hektar pertanian, bisa mencegah banjir, bisa menjadi tempat rekreasi dan bisa memenuhi kebutuhan air bersih, banyak manfaat dari bendungan itu,” katanya.
Gubsu mengharapkan, pembangunan bendungan di Kabupaten Karo dan Asahan bisa di mulai tahun 2022, sehingga dapat mengairi banyak lahan pertanian di Tanah Karo dan Asahan. “Juga untuk mengantisipasi banjir,” ujarnya.
Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan Djalil, siap membantu apa yang di butuhkan terkait pembangunan bendungan. “Sumut memiliki potensi besar untuk dibangun waduk. Saya sangat concern (perhatian) dengan waduk yang tidak bisa terbangun karena persoalan tanah. Sebenarnya, kalau kita komitmen bekerja bersama, tidak ada hal yang tidak bisa. Kami siap apa saja yang bapak perintahkan,” kata Menteri.
Namun, sebut Sofyan Djalil, pihaknya akan menyeuaikan dana yang tersedia. “Jika memadai, akan langsung diproses. Kadang-kadang ada dana yang di sediakan dari LMAN (Lembaga Manajemen Aset Negara), sekarang kita cek dulu ada nggak dananya. Kalau kita sudah negosiasi dengan masyarakat kemudian uangnya gak keluar, itu justru lebih buruk dampaknya,” ucapnya.
Semasa Presiden Joko Widodo baru menjabat, sebut Sofyan Djalil, Indonesia hanya memiliki 50-an waduk. Lebih sedikit dari Malaysia yang sudah memiliki 200-an waduk. “Waktu Pak Jokowi masuk, salah satu programnya adalah memperbanyak waduk, karena dengan waduk ini banyak sekali manfaat yang bisa kita peroleh. Kalau Pak Menteri PUPR komit membikin waduk, kita akan optimal bekerja, Insya Allah bisa kita selesaikan masalah ini,” katanya. (sat)