Gubsu Minta Pemerintah Pusat Berikan DBH Perkebunan Hingga 30%

Inspirasinews – Medan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) meminta agar Dana Bagi Hasil (DBH) perkebunan dapat diberikan 30 – 40% dari PPN yang dikenakan atas produk tersebut, sehingga nantinya DBH perkebunan akan bisa lebih banyak berkontribusi bagi pembangunan di Sumut.

“Sumut memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar. Kalau 30% saja, kami akan segera memajukan Sumut,” ujar Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi, saat rapat dengan Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin, di Aula Tengku Rizal Nurdin Rumah Dinas Gubernur, Rabu (17/11/2021).

Selain perkebunan, kata Gubsu, potensi UMKM di Sumut juga sangat besar. “Jumlah UMKM di Sumut mencapai 1,1 juta unit, terdiri dari usaha mikro sebanyak 1 juta unit, usaha kecil 99.753 unit, usaha menengah 15.960 unit dan ini bisa menyerap pekerja sebanyak 2,6 juta orang,” ungkap Gubsu.

Penguatan UMKM, sebut Gubsu, menjadi salah satu fokus Pemprovsu dalam upaya percepatan pemulihn ekonomi di masa pandemi Covid-19. “Langkah antisipasi Sumut di masa pandemi fokus mengembangkan pasar di dalam negeri dan memperkuat UMKM sebagai harapan bagi penyelamatan perekonomian Sumut,” katanya.

Kredit Usaha Rakyat (KUR), sambung Gubsu, juga telah menjadi cara memperkuat UMKM, di mana realisasi KUR di Sumut hingga 31 Oktober 2021 mencapai Rp9,6 triliun.

“Pemprovsu sendiri memiliki program khusus, yakni KUR Sumut Bermatabat melalui Bank Sumut. Pemprovsu uga memberikan bantuan kepada UMKM, mulai dari bantuan peralatan, fasilitasi pemasaran digital, promosi hingga pameran produk UMKM di galeri milik Pemprovsu,” jelasnya.

Sementara Wapres RI, Ma’ruf Amin, menyampaikan setiap daerah di Indonesia memiliki potensinya masing-masing, namun potensi tersebut harus di optimalkan dengan pemberdayaan masyarakat. “Lahan cukup, SDM cukup, optimalkan menjadi suatu potensi, menjadi kekuatan,” ujar Ma’ruf.

Dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat, kata Wapres, kepala daerah perlu fokus dan upaya yang mendalam, salah satunya dengan pemberdayaan. “Karena itu tidak cukup dengan Bansos, tetapi bagaimana pengentasan di lakukan melalui pemberdayaan,” ujar Wapres.

Wapres juga mengatakan, reformasi birokrasi perlu di tingkatkan oleh pemerintah daerah, karena berkaitan dengan pelayanan publik. “Kepercayaan investor pun bergantung pada pelayanan publik,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Wapres, mengapresiasi Pemprovsu telah mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak tujuh kali berturut turut oleh BPK RI. “Saya harap capian ini harus di iringi dengan tata pemerintahan yang profesional, efisien, bersih dan juga bebas korupsi,” pinta Wapres.

Sedangkan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, juga mengapresiasi Pemprovsu karena realisasi pendapatan APBD Sumut sudah mencapai 79,35%. “Sumut termasuk realisasinya mencapai target yang baik,” kata Tito.

Sementara realisasi belanja Sumut mencapai 63,28%, menurut Tito, pertumbuhan ekonomi juga di pengaruhi oleh belanja pemerintah daerah. “APBD agar jadi perhatian karena realisasi belanja pemerintah adalah tulan punggung utama,” ujar Tito.

Usai rapat, Wapres di dampingi Gubernur meninjau stand UMKM yang berada di teras aula. Wapres tampak kagum dengan produk UMKM yang dipamerkan. (sat)