Inspirasinews – Medan, Wali Kota Medan, M. Bobby Afif Nasution, baru-baru ini mencopot, Abidin, sebagai Kepala UPT Operasional dan Pemeliharaan Jalan dan Drainase (OPJD) pada Dinas PU Kota Medan, karena kecewa dengan kinerjanya terkait kondisi drainase di wilayahnya.
Anggota Komisi I DPRD Kota Medan, Mulia Syahputra Nasution, menilai apa yang di lakukan, Bobby Nasution, memiliki sisi positif. Ketegasan merupakan hal penting dalam mempercepat pembangunan Kota Medan, termasuk dalam masalah penanganan banjir yang merupakan salah satu dari lima program prioritas Wali Kota Medan.
“Secara pribadi, saya menilai pencopotan jabatan itu sebagai satu hal yang baik. Kita mau pembangunan Kota Medan ini cepat terlaksana, termasuk penanganan banjir,” ucap Mulia kepada wartawan di Medan, Kamis (4/11/2021).
Selain itu, kata Mulia, ketegasan yang di lakukan, Bobby Nasution, dapat merubah kinerja para pejabat di lingkungan Pemkot Medan. Pasalnya, ketegasan itu juga dapat menjadi shock therapy untuk “membangunkan” para pejabat yang selama ini tidak produktif agar dapat bekerja lebih baik sesuai dengan Tupoksinya.
“Dengan hal ini, para pejabat akan berpikir dan lebih peka terhadap masalah yang ada di wilayahnya. Bila memang pejabat yang bersangkutan tidak serius dalam menjalankan program yang disampaikan Wali Kota Medan dan tidak memberikan contoh yang baik kepada pejabat lainnya, maka wajar saja pencopotan itu di lakukan. Saya setuju dengan stetament Wali Kota Medan kemarin, jadi pejabat itu jangan berleha-leha,” ujarnya.
Di sisi lain, politisi Partai Gerindra ini, juga meminta Wali Kota Medan untuk mempertimbangkan dampak negatif yang akan timbul bila setiap persoalan yang terjadi di lapangan harus di sikapi dengan pemberian sanksi tegas berupa pencopotan jabatan.
“Tidak semua persoalan harus di selesaikan dengan pencopotan jabatan seperti itu. Terkadang kita perlu mempelajari dulu, apakah pencopotan itu akan lebih banyak mendatangkan dampak positif atau justru dampak negatifnya,” katanya.
Kalaupun harus melakukan pencopotan jabatan, pinta Mulia, Wali Kota Medan dapat memastikan terlebih dulu, pejabat baru pengganti pejabat yang dicopot adalah pejabat yang berkompeten di bidangnya, sehingga akan berdampak baik dengan adanya perubahan yang diberikan pejabat yang baru.
“Kita tidak mau, pejabat yang baru justru tidak berkompeten di bidangnya dan terpaksa harus mempelajari masalah yang ada dulu. Akibatnya, pembenahan masalah justru memakan waktu. Padahal di sisi lain, Wali Kota ingin agar percepatan pembangunan termasuk penanganan banjir dapat di selesaikan secepat mungkin,” ungkapnya.
Kebijakan ini, sebut Mulia, tentunya berbeda dengan kebijakan Wali Kota Medan yang mencopot oknum-oknum pejabat di lingkungan Pemkot Medan yang terbukti melakukan pungli.
“Pencopotan pejabat yang melakukan pungli, kita mendukung Wali Kota Medan secara penuh. Pungli itu masalah mental, pejabat yang bermasalah secara mental memang wajib diberi sanksi tegas. Tapi ini bukan masalah pungli, apalagi masalah banjir ini memang tidak mudah penyelesaiannya,” ujar legislator sal Dapil V meliputi Kecamatan Medan Maimun, Medan Polonia, Medan Johor, Medam Selayang, Medan Tuntungan dan Medan Sunggal ini.
Ke depann, Mulia, berharap Pemkot Medan melalui Dinas PU Kota Medan dapat memberikan arahan yang jelas kepada setiap Kepala UPT-nya di setiap wilayah, sehingga setiap Kepala UPT dapat bertanggungjawab atas berjalannya program-program Wali Kota Medan.
“Kami di DPRD Medan juga berharap, pencopotan jabatan Kepala UPT Dinas PU kemarin dapat ‘membangunkan’ para pejabat di lingkungan Pemkot Medan yang tidak produktif dan tidak peka terhadap tugas-tugasnya,” pungkasnya. (sat)