Inspirasinews – Medan, Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, optimis target Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2026 tercapai maksimal. Hal itu seiring dengan diserahkannya lebih cepat Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi Bangunan (PBB) dan Buku Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) tahun 2026.
Rico Waas optimis target PAD 2026 tercapai maksimal itu dalam sambutannya saat menyerahkan SPPT PBB dan Buku DHKP tahun 2026 di Balai Kota Medan, Rabu (21/1/2026).
Pajak, khususnya PBB, kata Rico Waas, adalah instrumen vital. Manfaatnya akan dirasakan langsung oleh masyarakat melalui pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik berkelanjutan.
“Biasanya, penyerahaan PBB dilakukan pada bulan Februari atau Maret. Tahun ini kita mulai sejak januari. Ini adalah semangat awal tahun untuk tancap gas. Semangat bersama untuk bekerja lebih baik,” kata Rico Waas.
Tahun ini, sebut Rico Waas, merupakan momentum terakhir penggunaan SPPT fisik secara masif. ”Kita akan menuju E-SPPT tahun depan. Ini adalah langkah kita untuk lebih profesional, transparan dan memudahkan masyarakat dalam memenuhi kewajibannya,” ujar Rico Waas.
Kepada seluruh jajaran Bapenda dan kewilayahan, Rico Waas, mengingatkan agar menjaga integritas. Sebab, kepercayaan masyarakat adalah kunci utama dalam kepatuhan pajak.
”Enggannya masyarakat membayar pajak seringkali karena bertemu oknum yang tidak bertanggung jawab. Bapenda dan kewilayah harus bersih dari praktik oknum. Jika kita profesional, masyarakat pasti percaya dan sukarela membangun kotanya lewat pajak,” ungkapnya.
Sebelumnya Kepala Bapenda Kota Medan, M. Agha Novrian, melaporkan total SPPT yang diserahkan sebanyak 542.166 dengan total Rp972.045.127.089. Agha optimis capaian realisasi PBB tahun ini dapat tercapai.
“Sebagai langkah perbaikan, Bapenda kini menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) lebih ketat dalam pendistribusian SPPT kepada masyarakat,” jelas Agha.
Salah satu fokus utama tahun ini, bilang Agha, memastikan SPPT PBB sampai ke tangan wajib pajak dalam waktu maksimal tiga bulan. ”Kami memperkuat SOP agar SPPT PBB ini tidak lagi memakan waktu berbulan-bulan untuk sampai ke masyarakat. Target kami, dalam tiga bulan semua sudah tersebar,” ujarnya. (sat)