Inspirasinews – Parapat, Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Muhammad Bobby Afif Nasution, ingin komitmen pembangunan tak berhenti di atas kertas, tetapi harus benar-benar dijalankan, dievaluasi dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Sumut.
Bobby Nasution ingin komitmen pembangunan tak berhenti di atas kertas itu pada penutupan Forum Strategis Penyelarasan Persepsi dan Penguatan Komitmen Seluruh Kepala OPD Pemprov Sumut di Aula Mes Pora-Pora, Tengku Rizal Nurdin Parapat, Minggu (11/1/2026) malam.
Visi dan misi Pembangunan, kata Bobby, tidak boleh hanya menjadi slogan, melainkan harus diterjemahkan ke dalam kerja nyata sehari-hari yang manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat.
Bobby optimis tujuh komitmen yang di hasilkan dalam forum menjadi fondasi kuat untuk membangun Sumut yang lebih baik, efektif dan berkelanjutan. “Saya optimistis kita bisa melangkah lebih solid. Pembangunan tidak bisa di lakukan secara sendiri- sendiri, tetapi harus melalui kolaborasi dan sinergi seluruh OPD,” kata Bobby.
Bobby berharap, seluruh OPD dapat bergerak bersama, saling mendukung dan berorientasi pada hasil, sehingga tujuan pembangunan Sumur dapat tercapai secara optimal dan berkelanjutan.
“Saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh pimpinan OPD atas pelaksanaan kegiatan ini. Meskipun di laksanakan secara mendadak sebagai tindaklanjut diskusi kita, kegiatan ini kiranya dapat menyelaraskan persepsi dan memperkuat komitmen serta kebersamaan di antara kita semua, khususnya antar-pimpinan OPD,” harapnya.
Forum Strategis Organisasi Perangkat Daerah Pemprov Sumut menghasilkan tujuh komitmen bersama sebagai langkah konkret memperkuat sinergi dan kolaborasi lintas sektor dalam pembangunan daerah. Tujuh komitmen itu, yakni menyelaraskan seluruh kebijakan, program dan kegiatan OPD dalam rangka mewujudkan keberhasilan pencapaian visi dan misi, RPJMD Provinsi Sumut tahun 2025–2029, RKPD tahun 2026, Program Prioritas, Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC), Proyek Strategis Daerah serta Pemulihan Pasca bencana yang ditetapkan Gubernur Sumut.
Memimpin langsung pengendalian kinerja organisasi dan bertanggung jawab penuh atas perencanaan, pelaksanaan, capaian hasil, serta pengendalian risiko, termasuk dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, tanpa melemparkan tanggung jawab kepada aspek teknis, atau pihak lainnya.
Menyelenggarakan perencanaan dan penganggaran yang operasional, terukur, dan berorientasi hasil serta dampak nyata bagi masyarakat, dengan memastikan setiap kegiatan memiliki indikator kinerja, manfaat yang jelas dan terukur.
Menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan manajemen risiko secara substantif, bukan formalitas, dengan menghentikan, merevisi, atau mengalihkan kegiatan bermasalah, serta mengintegrasikan prinsip pembangunan kembali yang lebih baik, lebih aman, dan berkelanjutan.
Menjaga disiplin anggaran, kualitas pelaksanaan kegiatan, serta integritas dalam pengadaan barang dan jasa. Mengelola kinerja OPD berbasis outcome dan dampak, dengan fokus pada pemulihan layanan dasar, sosial, ekonomi, dan infrastruktur, serta menyusun rencana perbaikan tertulis apabila indikator kinerja tidak tercapai.
Memperkuat kolaborasi dan sinergi lintas OPD, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah pusat, serta pemangku kepentingan lainnya untuk mempercepat pemulihan pascabencana dan pencapaian tujuan pembangunan Provinsi Sumut. (sat)