Inspirasinews – Medan, Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Sumatera Utara (Sumut) capai Rp13,4 triliun hingga 31 Oktober 2025, dengan total 327.678 debitur. Capaian ini mendekati target Pemprov Sumut tahun 2025 sebesar Rp15 triliun.
Penyaluran KUR di Sumut capai Rp13,4 triliun disampaikan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Sumut, Naslindio Sirait, dalam keterangannya kepada wartawan di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30 Medan, Rabu (19/11/2025).
Pemprov Sumut, kata Naslindio, tidak hanya mendorong akses permodalan, tetapi juga melakukan pembenahan menyeluruh mulai dari legalitas usaha, peningkatan produktivitas, sarana dan prasarana, hingga kemampuan manajerial.
“Kita ada program Business Matching, yakni membuat pertemuan pelaku usaha dengan perbankan, sehingga mereka bisa melihat UMKM yang potensial. Pemprov juga membantu penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB), izin usaha, sampai penataan manajemen pembukuan agar lebih tertib,” jelasnya.
Sektor perdagangan, sebut Naslindio, menjadi penyerap KUR terbesar dengan realisasi Rp1,51 triliun, disusul industri pengolahan sebesar Rp389 miliar. Naslindio berharap, KUR dapat semakin mendorong hilirisasi produk lokal, mengingat sektor pertanian masih menjadi tulang punggung ekonomi Sumut.
“Misalnya hasil pertanian jagung diolah menjadi jagung pipil hingga menjadi pakan. Beras, diolah hingga menjadi tepung beras. Cabai diolah menjadi cabai kering hingga saos cabai. Begitu juga dengan tomat yang bisa diolah menjadi saus tomat. Sehingga industri pengolahan juga ikut meningkat,” katanya.
Dari 33 kabupaten/kota, sambung Naslindio, penyaluran KUR tertinggi berada di Kabupaten Deliserdang sebesar Rp1,6 triliun, Kota Medan Rp1,4 triliun, Kabupaten Simalungun Rp1 triliun dan Kabupaten Langkat Rp900 miliar. Sementara daerah dengan penyaluran terendah adalah Nias Barat Rp18 miliar, Gunungsitoli Rp27 miliar. “Penyaluran KUR di Sumut didominasi oleh BRI, Bank Mandiri dan Bank Sumut,” katanya.
Naslindio juga menyebutkan, tingkat kredit macet atau Non Performing Loan (NPL) UMKM tercatat hanya 2,5%, jauh lebih rendah di bandingkan NPL sektor konstruksi yang mencapai 7%. “Artinya, UMKM masih bisa di percaya,” katanya. (sat)