Inspirasinews – Medan, Pemerintah Kota (Pemkot) Medan tegaskan komitmen tingkatkan pelayanan publik dan kesehatan serta infrastruktur dasar. Sebab, hal itu merupakan kebutuhan dasar msyarakat.
Pemkot Medan tegaskan komitmen tingkatkan pelayanan publik dan kesehatan itu disampaikan Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, dalam nota jawabannya atas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap R-APBD Kota Medan 2026 dalam sidang paripurna DPRD Kota Medan, Senin (6/102025).
Sidang paripurna di pimpin Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen bersama Wakil Ketua Rajudin Sagala dan Zulkarnain. Hadir saat itu Sekda Kota Medan Wiriya Alrahman, para anggota DPRD Kota Medan serta sejumlah pimpinan OPD Pemkot Medan.
Rico Waas menyampaikan, alokasi belanja daerah diarahkan untuk peningkatan kualitas layanan masyarakat, mulai dari kesehatan, pendidikan, transportasi publik, hingga infrastruktur kota.
Belanja modal mencapai 20,08% difokuskan pada pembangunan dan peningkatan infrastruktur jalan, jembatan, drainase, sarana pendidikan dan kesehatan serta fasilitas pelayanan umum lainnya. “Dengan perencanaan terarah dan pengawasan pelaksanaan ketat, manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” tegasnya.
Di bidang kesehatan, sebut Rico Waas, Pemkot Medan akan memperkuat pelayanan rumah sakit dan Puskesmas, termasuk peningkatan sarana-prasarana, sumber daya manusia serta kegiatan promotif dan preventif seperti skrining kesehatan dan prolanis.
Pemkot Medan, sambung Rico Waas, juga menargetkan seluruh Puskesmas berstatus BLUD pada 2026 untuk memperluas jangkauan dan fleksibilitas layanan. Dalam mendukung budaya pelayanan publik profesional, responsif dan bebas pungutan liar, tambah Rico Waas, Pemkot Medan berkomitmen memperkuat sistem digital dalam layanan kependudukan dan perizinan serta mengoptimalkan PAD, agar kembali ke masyarakat dalam bentuk layanan dan infrastruktur lebih baik.
Di akhir jawabannya yang disampaikan secara bergantian dengan Sekda Wiriya Alrahman, Wali Kota mengapresiasi seluruh masukan fraksi-fraksi DPRD Kota Medan sebagai catatan strategis untuk penyempurnaan kebijakan.
“Seluruh saran dan kritik fraksi akan menjadi bahan penting dalam pembahasan lanjutan APBD 2026 demi mewujudkan pelayanan inklusif dan berkeadilan,” ujarnya. (sat)