Inspirasinews – Medan, Pemerintah Kota (Pemkot) Tebingtinggi raih penghargaan pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) terbaik di Sumatera Utara (Sumut) dari Pemerintah Provinsi Sumut. Penghargaan yang sama juga diberikan kepada Kabupaten Deliserdang dan Langkat.
Tebingtinggi raih penghargaan pelaksanaan GPM terbaik di Sumut langsung diserahkan Wakil Gubernur Sumut, Surya, kepada Wakil Wali Kota Tebingtinggi, Chairil Mukmin Tambunan, pada acara High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Sumut di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Jumat (29/8/2025).
Dalam kesempatan itu, Chairil Mukmin, menyampaikan apresiasi kepada semua pihak terkait yang telah berkontribusi. “Saya ucapkan terima kasih kepada semua stakeholder, sehingga Kota Tebingtinggi mendapat penghargaan dari Provinsi Sumatera Utara. Kiranynya penghargaan ini dapat di pertahankan untuk tahun akan datang,” harapnya.
Sebelumnya Wakil Gubernur Sumut, Surya, dalam Rapat HLM TPID dan TP2DD Provinsi Sumut, menekankan pentingnya komitmen pemerintah daerah dalam mengendalikan inflasi.
Surya meminta, seluruh Pemkab/Pemkot untuk fokus pada tiga poin utama, yakni fokus pada komoditas penyumbang inflasi, dengan memperkuat ketersediaan dan stabilitas harga, terutama beras, cabai merah, dan bawang merah melalui percepatan penyaluran SPHP, intensifikasi gerakan pangan murah serta perluas toko pantau inflasi.
Kemudian, penguatan kolaborasi dan ekosistem hulu-hilir antara pemerintah daerah, Bank Indonesia (BI), Bulog dan BUMD pangan serta instansi vertikal terkait sepakat memperkuat Kerja Sama Antar Daerah (KAD), hilirisasi hasil panen, dan optimalisasi peran BUMD pangan sebagai offtaker terutama guna menekan gejolak harga.
Selanjutnya, penguatan dan integrasi data pangan menggunakan teknologi informasi sebagai sistem peringatan dini. Pada kesempatan itu, disepakati pilot project penerapan sistem monitoring harga dan stok pangan di Provinsi Sumut, Kota Medan, Tebingtinggi, Kabupaten Deliserdang, Karo dan Langkat sebagai sistem dini harga dan stok pangan.
Surya juga menyoroti akselerasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) untuk meningkatkan penerimaan daerah secara nontunai melalui kanal digital seperti QRIS, E-Commerce, dan Mobile Banking. Seluruh Pemda berkomitmen memperluas kanal pembayaran non tunai untuk pajak dan retribusi daerah, sehingga PAD dapat meningkat dengan lebih transparan dan akuntabel.
“Selanjutnya, penguatan infrastruktur regulasi digitalisasi. Pemerintah daerah bersama Bank Sumut sepakat memastikan ketersediaan infrastruktur kanal non tunai sekaligus mempercepat penyusunan dan implementasi regulasi daerah (Perkada) guna mendukung penggunaan kartu kredit Indonesia,” ujar Suya.
Selain itu, Surya, juga meminta literasi dan realisasi elektronifikasi di tingkatkan. Seluruh anggota TP2DD berkomitmen untuk memperluas pelaksanaan sosialisasi dan capacity building untuk meningkatkan pemahaman OPD, wajib pajak dan pelaku usaha terhadap manfaat digitalisasi serta mendorong peningkatan realisasi transaksi non tunai daerah.
Sementara Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Utara, Iman Gunadi, menyampaikan beberapa tantangan dalam pengendalian inflasi di Sumatera Utara bersumber dari kenaikan harga kelompok makanan.
Oleh sebab itu, beberapa fokus utama yang harus diperhatikan, di antaranya kondisi neraca pangan yang sangat dipengaruhi oleh perdagangan antar daerah, pasokan dan harga beras yang belum stabil serta belum terbentuknya ekosistem hulu-hilir komoditas pangan. “Pembentukan ekosistem hulu-hilir komoditas pangan perlu didorong di Sumut,” kata Iman. (sat)