Inspirasinews – Medan, Wakil Menteri (Wamen) HAM RI, Mugiyanto Sipin, dukung program restoratif justice di Sumatera Utara (Sumut) yang di laksanakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut. Menurutnya, pendekatan secara kekeluargaan sangat di perlukan untuk penyelesaian beberapa kasus HAM di Sumut.
Wamen HAM RI dukung program restoratif justice di Sumut itu disampaikannya saat melaksanakan kunjungan silaturahmi di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30 Medan, Kamis (15/5/2025). Wamen Mugiyanto Sipin dan rombongan diterima Wakil Gubernur Sumut Surya.
Permasalahan HAM, kata Mugiyanto, tidak hanya di lakukan oleh pemerintah, namun juga oleh pihak swasta dan masyarakat. “Ke depan, kami juga meminta dukungan pada Pemprov Sumut, terutama untuk Kanwil HAM di Sumut,” katanya.
Kunker di Sumut, sebut Mugiyanto, untuk menyelesaikan beberapa permasalahan HAM dan melakukan edukasi, baik pada pemerintah daerah, swasta dan juga masyarakat.
“Kami bersilaturahmi dan juga meminta izin melakukan kegiatan di Sumut. Besok dan lusa akan ada kunjungan ke Pematangsiantar dan Labura, karena menerima laporan dari masyarakat terkait kasus tanah. Selain itu, kami juga melakukan penguatan dan penegakan HAM,” katanya.
Sebelumnya Wagub Sumut, Surya, menyampaikan Pemprov Sumut memiliki program pendekatan penyelesaian perkara pidana fokus pada pemulihan hubungan antara korban (restoratif justice), juga terkait mengenai permasalahan Hak Asasi Manusia (HAM) di Sumut. Keadilan restoratif tidak hanya menekankan hukuman, tetapi juga pada pemulihan korban, baik secara fisik, psikologis maupun sosial.
“Saya dengan Pak Bobby Nasution (Gubernur Sumut) baru dilantik dua bulan, tidak akan pernah melepas amanah yang diberikan. Kami akan melanjutkan warisan pimpinan terdahulu di Sumut. Bobby-Surya punya program restoratif justice dan ini juga mengenai HAM. Ini juga yang kami hadapi dan akan di selesaikan, di antaranya masalah perkebunan,” ucap Surya.
Surya juga mengapresiasi kunjungan kerja Wamen HAM RI di Sumut. Menurutnya, akan menambah motivasi bagi Pemprov Sumut, terkhusus upaya penyelesaian permasalahan HAM.
“Kami melihat ada masyarakat yang mengambil berondolan sawit hanya untuk menyambung hidup harus masuk ke penegak hukum. Oleh karena itu, kami melakukan program penyelesaian secara kekeluargaan antara korban dan juga pelaku. Kemudian, kami juga masih menghadapi kenakalan remaja yang masih meningkat di Sumut,” katanya. (sat)