Inspirasinews – Jakarta, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, alokasikan 1.000 rumah subsidi bagi wartawan.
Menteri PKP alokasikan 1.000 rumah subsidi bagi wartawan itu terungkap dalam pertemuan Ketua Umum PWI Pusat, Hendry Ch Bangun, dengan Menteri PKP Maruarar Sirait, Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafidz, Kepala BPS Amalia A. Widyasanti, pimpinan Tapera dan Direktur BTN di Kantor Kementerian PKP, Wisma Mandiri Jakarta, Selasa (8/4/2025).
Muararar mengatakan, rumah subsidi ditujukan bagi wartawan yang belum memiliki rumah pribadi dan berpenghasilan di bawah Rp8 juta, atau Rp13 juta bagi yang sudah menikah di wilayah Jabodetabek.
Keunggulan program ini, antara lain bebas PPN, BPTB, dan PGB. Uang muka hanya 1 persen, dengan harga maksimal Rp185 juta untuk wilayah Jabodetabek dan Rp165 juta di luar wilayah itu. Skema cicilan hingga 20 tahun, dengan bunga tetap 5 persen dan angsuran antara Rp950 ribu hingga Rp1,2 juta per bulan.
Sebelumnya, program rumah subsidi telah diberikan kepada tenaga kesehatan, nelayan, dan guru. Minggu depan, program serupa akan menyasar tenaga kerja migran.
Maruarar Sirait mengingatkan, agar wartawan tetap menjaga integritas dan profesionalisme. “Program ini bukan untuk membungkam kritik. Wartawan tetap harus memberitakan kebenaran dan menjalankan fungsi kontrol sosial,” tegasnya.
Maruarar menargetkan agar 100 rumah pertama bisa diserahkan pada 6 Mei 2025 mendatang. “Pesan Presiden Prabowo jelas, kerja cepat. Jadi BTN, Tapera, Komdigi dan BPS harus gerak cepat,” katanya.
Menteri Komdigi, Meutya Hafidz, menyambut baik program ini. Ia berharap kuotanya bisa di tambah. “Kebutuhan rumah untuk wartawan jelas lebih dari 1.000 unit,” ujarnya.
BPS akan memastikan penerima rumah subsidi ini terdata jelas secara by name dan by address. Adapun untuk wartawan, penerima bantuan harus memiliki sertifikat kompetensi.
Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media, Fifi Alyeda Yahya, menyatakan akan bekerja sama dengan konstituen Dewan Pers untuk menyiapkan data wartawan yang berhak menerima rumah subsidi.
Sedangkan, Hendry Ch Bangun, mengapresiasi program tersebut. Dia menilai, program tersebut sangat di butuhkan para wartawan yang belum memiliki rumah.
Menurut Hendry, dari sekitar 100 ribu wartawan di Indonesia, lebih dari separuh belum memiliki rumah. “Saya kira, lebih dari 50 persen wartawan belum punya rumah sendiri,” ujarnya.
Pada kesempatan itu, ditandatangani nota kesepahaman antara Kementerian PKP, Komdigi dan BPS tentang program tersebut. (rel/sat)