Inspirasinews – Medan, Potensi B100 jadi perdebatan calon Gubernur, Bobby Nasution dan Edy Rahmayadi pada debat publik ketiga atau terakhir Pemilihan Gubernur Sumut (Pilgubsu) 2024.
Potensi B100 jadi perdebatan Bobby dan Edy pada debat ketiga yang digelar KPU Sumut di Tiara Convention Center, Jalan Imam Bonjol Medan, Rabu (13/11/2024) malam.
Pada sesi pemerataan pembangunan berkeadilan, Bobby, menanyakan pemerataan pembangunan dilihat dari potensi daerah.
“Sebanyak 33 kabupaten/kota di Sumut punya potensi masing-masing, mulai dari pertanian, kelautan dan pariwisata. Sementara pemerintah pusat mencanangkan bahan bakar B35 menjadi B100 cocok di kembangkan,” tanya Bobby.
Edy menjawab apa kaitan pembangunan B100 dengan pemerataan pembangunan. Dia juga mengingatkan lawannya untuk memanjangkan singkatan. “Yang saya tanya B100 tadi itu apa?”.
Bobby menjelaskan, Biodiesel 35 atau B35 adalah campuran bahan bakar nabati berbasis CPO atau sawit, yaitu Fatty Acid Methyl Esters (FAME). Kadarnya adalah 35 persen, dan 65 persen lainnya merupakan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar.
“Mohon ijin pak, kami bukannya mau menjebak. Seingat kami, Bapak pernah mencanangkan program ini di Sumut. Tentang bagaimana menghasilkan hilirisasi dari kelapa sawit, bagaimana mendukung program pusat dari B35 jadi B100 semua dari nabati. Karena kita penghasil sawit dan kita harus manfaatkan hilirisasi tersebut, yang harus mulai dari Sumut. Kita tidak hanya jual tandan buah segar, minyak sawit mentah, tapi banyak turunan dari sawit. Ada industri baru, buka usaha industri turunan dari kelapa sawit harus dimulai dari Sumut. Daerahnya pasti akan naik, SDM-nya akan belajar bagaimana hilirisasi kelapa sawit bukan hanya menanam, tapi membuat produk turunannya,” terang Bobby.
Edy menjawab tentang sawit banyak dikelola oleh pusat. “Hilirisasi masih direncanakan, dan belum terlaksana. Kita masih mengoptimalkan dimana daerah peternakan, perikanan setiap saat saya sampaikan kepada bupati dan wali kota. Khusus sawit, saya masih kurang untuk itu karena masih banyak ditangani oleh pusat, mudah-mudahan 5 tahun mendatang bisa lebih optimal,” ucap Edy.
Sebelumnya, Edy, bertanya terkait optimalisasi anggaran bagaimana menyesuaikan pendapatan daerah Sumut dalam APBD mencapai Rp13,5 triliun dan harus dibagikan kepada 33 kabupaten/kota.
Bobby menyampaikan, benar jika pemerintah berjenjang dari pusat sampai daerah. Menurut Bobby, tahun 2025 nanti daerah akan mendapat porsi lebih besar karena sudah diatur Undang-Undang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah tentang opsi pajak. Dengan demikian, kebutuhan uang kabupaten/kota bisa lebih terdistribusi dengan baik sesuai yang dihasilkan oleh setiap daerah.
”Kami berterima kasih dengan UU ini. Karena selama ini pembagian ini adanya provinsi. Provinsi punya wewenang bagi uang ke kabupaten/kota, yang mohon maaf, kadang-kadang sering dijadikan alat politik. Nanti di daerah, misalnya, kemarin 2018 ada daerah yang Bapak belum sempat menang di kabupaten/kota itu, uangnya sedikit ditransfer ke sana,” ujar Bobby. (rel/sat)