Inspirasinews – Medan, Kesehatan petugas Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 harus dilindungi, dengan memastikan telah terdaftar sebagai peserta aktif program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Selain itu, mengikuti skrining riwayat kesehatan.
“Jika petugas Pemilu dan Pilkada sehat, maka kita dapat wujudkan Pemilu yang berkualitas,” ujar Sekdaprov, Arief S Trinugroho.
Kesehatan petugas Pemilu dan Pilkada 2024 harus dilindungi itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumatera Utara (Sumut), Arief S Trinugroho, pada Rakor antara BPJS Kesehatan, Pemerintah Daerah, KPU dan Bawaslu se-Provinsi Sumut di Santika Premiere Dyandra Hotel & Convention Medan, Senin (5/2/2024).
Peristiwa banyaknya petugas penyelenggara Pemilu yang meninggal dan jatuh sakit pada tahun 2019 lalu, pinta Arief, tidak boleh terulang kembali. “Dib utuhkan peran serta aktif dan kerja sama dari seluruh entitas untuk memberikan pelayanan yang optimal, termasuk pelayanan kesehatan,” katanya.
Sebelumnya Plh Deputi Direksi Wilayah I BPJS, Mohammad Iqbal Anas Ma’ruf, menyatakan partisipasi aktif BPJS Kesehatan dalam Pemilu dan Pilkada 2024 adalah mencegah terjadinya kesakitan dan kematian petugas yang memiliki risiko penyakit kronis serta meningkatkan kepesertaan aktif JKN petugas Pemilu dan Pilkada.
Hal tersebut sesuai dengan Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Dalam Negeri, KPU, Bawaslu dan BPJS Kesehatan Nomor: 20 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Skrining Riwayat Kesehatan dan Optimalisasi Kepesertaan Aktif Program JKN Bagi Petugas Penyelenggara Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 di Lingkungan Pemerintah Daerah.
Dalam rangka memastikan implementasi skrining riwayat kesehatan dan kepesertaan JKN aktif berjalan dengan optimal, tambah Iqbal, maka seluruh Pemerintah Daerah, KPU dan Bawaslu dapat mengarahkan seluruh petugas penyelenggara Pemilu dan Pilkada mengikuti skrining riwayat kesehatan dari BPJS Kesehatan. (sat)