Inspirasinews – Medan, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sumut diminta terus kawal kondusifitas dan keamanan Pemilu 2024.
Forkopimda Sumut diminta terus kawal kondusifitas dan keamanan Pemilu 2024 itu disampaikan Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Viada Hafid, saat bersama rombongan melakukan kunjungan kerja di Provinsi Sumut, Kamis (6/12/2023).
Kehadiran rombongan Komisi I DPR RI, di antaranya Irmadi Lubis, Mukhlis Basri, Bobby Adhityo Rizaldi, Nurul Arifin, Kresna Dewanata, Anton Sukartono, Sukamta, Jazuli Juwaini dan Sturman Panjaitan diterima Pj Gubernur Sumut Hassanudin, Pangdam I/BB Mochammad Hasan, Wakapolda Sumut Jawari dan Kabinda Sumut Asep Djauhari Pujalaksana.
DPR RI juga mendorong Forkopimda Sumut menjaga koordinasi agar penyelenggaraan Pemilu 2024 berjalan aman, lancar dan damai. “Serta menyelesaikan berbagai masalah yang timbul selama pelaksanaan Pemilu 2024,” ujar Meutya.
Sementara Pj Gubernur Sumut, Hassanudin, menyampaikan Pemprov Sumut bersama Forkopimda berkomitmen mengawal kondusifitas dan keamanan, selama Pemilu dan Pilkada serentak.
Selain itu, kata Hassanudin, Pemprov Sumut bersama Forkopimda juga berkomitmen mencegah dan menindaklanjuti segala bentuk pelanggaran Pemilu, menyelesaikan berbagai masalah yang timbul selama pelaksanaan Pemilu, dan mendukung kinerja KPU dan Bawaslu.
Hassanudin juga melaporkan, Pemprov Sumut dan Forkopimda telah melakukan berbagai hal terkait upaya menyukseskan Pemilu dan Pilkada serentak. Mulai dari menyiapkan pendanaan, deklarasi Pemilu damai, apel gelar pasukan pengamanan Pemilu dan deklarasi Pemilu damai antar-umat beragama.
“Sumut dalam kategori sedang, kondisi ini bisa sangat dinamis, kami, Forkopimda siap bergerak cepat untuk menindaklanjuti segala permasalahan yang muncul,” katanya.
Selain itu, Hassanudin, juga memaparkan berbagai dukungan diberikan Pemprov Sumut terkait kesuksesan Pemilu dan Pilkada serentak, di antaranya menjaga koordinasi dan sinergitas dengan setiap pihak, dukungan sarana dan prasarana, melakukan deteksi dini guna antisipasi potensi kerawanan, sosialisasi dan publikasi Pemilu pada masyarakat serta penekanan netralitas ASN. (sat)