Inspirasinews – Medan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) raih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke 9 kalinya dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2022.
Pemprov Sumut raih WTP ke 9 kalinya itu diserahkan di Gedung DPRD Sumut dalam Sidang Paripurna tentang Penyerahan LHP BPK-RI atas LKPD Pemprov Sumut tahun anggaran 2022, Jumat (26/5/2023). Sidang paripurna di pimpin Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting bersama para wakil ketua dan di hadiri seluruh anggota dewan, unsur Forkopimda dan para pejabat.
Anggota V BPK-RI, Ahmad Noor Supit, menyampaikan opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan, mendasarkan pada keuangan dengan standar akuntansi pemerintah, efektivitas sistem pengendalian intern, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kecukupan pengungkapan.
“Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah di lakukan BPK atas laporan keuangan pemerintah atau LKPD Provinsi Sumatera Utara tahun 2022, termasuk implementasi atas rencana aksi yang telah di laksanakan, BPK memberkan opini WTP. Dengan demikian, Pemprov Sumut telah berhasil mempertahankan Opini WTP ke-9 kalinya,” ujar Supit.
Pihaknya berharap, capaian tersebut menjadi dorongan untuk selalu meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah, serta meningkatkan kualitas laporan keuangan. Sehingga akan menjadi prestasi yang patut di banggakan. Untuk itu BPK memberikan apresiasi kepada Pemprov Sumut.
Sementara Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi, menyampaikan apresiasi BPK-RI beserta seluruh tim pemeriksa yang telah banyak meluangkan waktu dalam perbaikan dan penyempurnaan laporan keuangan Pemprov Sumut hingga mendapatkan opini terbaik.
“Ini merupakan pernyataan profesional BPK-RI terkait kewajaran laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun 2022. Sehingga capaian ini kiranya menjadi penambah semangat bagi kami untuk terus berupaya meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan dan memberikan hasil kerja yang terbaik untuk rakyat,” jelas Gubernur.
Selain apresiasi, Gubernur juga menyampaikan bahwa capaian Opini WTP ini tidaklah sempurna seluruhnya. Menurutnya, masih banyak hal yang perlu diperbaiki, di sempurnakan dan di tingkatkan dalam pengelolaan keuangan, di mana hal tersebut menjadi perhatian bersama antara Pemprov Sumut dan DPRD Sumut.
“Oleh karena itu kami tetap mengharapkan bimbingan dan bantuan dari BPK-RI untuk mengawasi pengelolaan keuangan daerah di masa yang akan datang agar lebih baik lagi. Kami berharap kepada segenap aparatur, untuk terus berupaya meningkatkan kinerja, tanggung jawab dan integritas dengan taat azas dan aturan, sehingga pada tahun mendatang kita bisa mempertahankan opini WTP,” sebut Gubernur.
Harapan dan semangat tersebut, menurut Gubernur, sejalan dengan perolehan 84 penghargaan dari kementerian dan lembaga atas keberhasilan pencapaian target pembangunan. Serta penghargaan terhadap 22 indikator tata kelola pemerintahan yang baik, dimana Pemprov Sumut mencatatkan sejarah baru, yakni berada pada posisi 1 sampai dengan 5, baik di tingkat regional maupun Nasional.
“Semoga ini menjadi motivasi bagi kita semua dalam mewujudkan Good Government dan Clean Governance dalam tata kelola keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang kita cintai ini. Semoga kerja besar ini menjadi amal ibadah untuk kita semua,” pungkasnya. (sat)