Inspirasinews – Medan, Anggota DPRD Kota Medan Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Mulia Syahputra Nasution, meminta pihak eksekutif hingga tingkat paling bawah di Kota Medan untuk menyampaikan kepada masyarakat informasi berbagai bentuk program bantuan pemerintah bagi masyarakat.
“Kepling jangan hanya menerima gaji saja, pakailah hati nurani untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” pinta Mulia setelah mendengar keluhan masyarakat saat menjemput aspirasi masyarakat pada Reses Masa Sidang I Tahun Sidang ke IV Tahun Anggaran (TA) 2023 yang di laksanakannya di Jalan Sari No. 28, Lingkungan 1, Kelurahan Kedai Durian, Kecamatan Medan Johor, Sabtu (11/2/2023).
Mulia mengaku, prihatin mendengar masih banyak masyarakat tidak mengetahui adanya program bantuan pemerintah. Hal ini di karenakan, informasi tentang bantuan tersebut tidak sampai kepada masyarakat secara menyeluruh.
“DPRD dan Wali Kota Medan sepakat untuk berlari kencang memperbaiki pelayanan publik. Dan ini harus diikuti yang di bawah. Jangan nanti pimpinan lari kencang, sementara yang di bawah jauh tertinggal. Akibatnya, informasi itu tidak sampai ke masyarakat,” katanya.
Untuk mendapatkan berbagai bantuan itu, kata Mulia, masyarakat harus terdaftar di dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). DTKS itu, sebut Mulia, seperti kunci mau masuk rumah.
Cara agar masuk ke dalam DTKS, sebut Mulia, masyarakat harus mendaftarkan diri ke Kelurahan melalui Kepling. “Kalau tidak masuk, tidak akan dapat berbagai bentuk bantuan apapun. Jadi, harus masuk biar dapat bantuan,” katanya.
Masyarakat juga, pinta Mulia, harus pro aktif. “Masyarakat jangan hanya menunggu, tapi harus menjemput bola. Kalau tidak, tidak akan dapat bantuan apa-apa,” kata anggota Komisi III itu.
Berbagai bentuk bantuan itu, sebut Mulia, di antaranya Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Bantuan Sosial Tunai (BST).
“Semua bentuk bantuan itu dari pemerintah pusat. Berdasarkan data, warga kurang mampu Kota Medan tercatat sekitar 186 ribu, sementara kuota PKH hanya 80 ribu. Sisanya itu ada bantuan dari provinsi dan Pemkot Medan. Tujuannya adalah warga tidak mampu terpenuhi bantuan pemerintah,” ungkap Mulia.
Untuk bantuan dari Pemkot Medan sendiri, sambung legislator asal Dapil V itu, ada bantuan pendidikan, Usaha Kecil Mikro Menengah (UMKM) dan bantuan kesehatan. “Untuk bantuan pendidikan, namanya program Bantuan Siswa Miskin (BSM). Untuk SD sekitar Rp450 ribu dalam setahun dan SMP Rp750 ribu,” katanya.
Selain itu, tambah Mulia, ada bantuan UMKM. “Untuk mendapatkan bantuan ini, harus membuat Kelompok Usaha Bersama (KUBe). Ibu-ibu pengajian harus ada kelompok usaha, agar mendapatkan bantuan untuk menambah income,” imbaunya.
Kemudian, lanjut Mulia, ada bantuan berbentuk pelatihan-pelatihan, seperti jahit-menjahit. “Semua bentuk bantuan ini bukti keseriusan Pemkot Medan di bawah kepemimpinan Wali Kota, Bobby Nasution, menjalankan program prioritasnya melalui kolaborasi yang baik antara Pemkot dengan DPRD Medan. Jadi, berbagai bentuk bantuan ini harus di manfaatkan,” ajak Mulia.
Sebelumnya, Ratnawati Simamora, Agus Hariani dan Rani, mempertanyakan bagaimana cara mendapatkan bantuan UMKM dari Pemkot Medan. Hadir pada kegiatan itu mewakili Camat Nurainun (Kasi PPM), mewakili Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Irsa dan mewakili Lurah Kedai Durian Elfi Yusfia. (sat)