Inspirasinews – Deliserdang, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumatera Utara, Arief S Trinugroho, menyampaikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut menganggarkan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp8,8 miliar pada P-APBD TA 2022 untuk sekitar 30.672 penerima manfaat di 33 kabupaten/kota.
Hal itu disampaikannya ketika membuka Sosialisasi dan Evaluasi Pelaksanaan BLT, Dampak Inflasi, di Hotel Wing Kualanamu, Kabupaten Deliserdang, Rabu (16/11/2022).
Langkah ini, kata Arief, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun 2022. Isinya, meminta Pemerintah Daerah menganggarkan belanja wajib penanganan dampak inflasi. “Semoga pembagian BLT ini bisa tepat sasaran dan tepat waktu,” harapnya.
Sebelumnya, Arief, menjelaskan persoalan inflasi tidak hanya menimpa Indonesia, tetapi juga negara-negara lain, termasuk Eropa. Hal tersebut karena situasi Geopolitik Dunia yang mempengaruhi kondisi global.
“Presiden RI berpidato bahwa ada 48 negara mengalami krisis pangan, dan beberapa di antaranya mengalami resesi. Negara Turki saja inflasinya mencapai 85%. Kita masih di 5%. Tetapi kalau tidak kita tangani, bukan tidak mungkin akan seperti negara-negara lain yang inflasinya tinggi,” pungkas Arief.
Sementara Kepala Dinas Sosial Sumut, Basarin Yunus Tanjung, Pemprov Sumut menganggarkan belanja wajib sebesar Rp8,8 miliar pada P-APBD 2022. Untuk periode Oktober-Desember 2022, penerima manfaat akan diberikan BLT sebesar Rp130 ribu untuk satu bulan, sehingga totalnya adalah Rp390 ribu.
“Kalau memenuhi target 30.672 penerima manfaat, berarti sekitar Rp8,8 miliar. Semoga bisa tuntas semuanya, terutama menjelang akhir tahun dan awal tahun,” kata Basarin.
Secara teknis, jelas Basarin, menjelaskan sosialisasi tersebut juga untuk mempersiapkan data penerima manfaat, apakah dengan pembukaan rekening (Bank Sumut) atau penentuan alamat rumah jika dikirim melalui wesel (Pos). (sat)