Inspirasinews – Medan, Wali Kota Medan, Bobby Nasution, berharap APBD yang di tetapkan harus bisa efektif mengantisipasi berbagai tantangan eksternal dan internal. Sebab, masalah dan tantangan pembangunan kota cukup berat dan kompleks, terlebih selalu akan di pengaruhi kondisi perekonomian global, nasional dan regional.
Harapan itu disampaikan, Bobby Nasution, dalam sambutannya pada penandatanganan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (R-APBD) TA 2023 pada sidang paripurna DPRD Kota Medan, Selasa (13/9/2022).
Bobby juga berharap, APBD nantinya dapat meningkatkan iklim investasi semakin kondusif, penciptaan lapangan kerja baru, peningkatan pendapatan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara bertahap dan berkelanjutan. “Inilah yang kita maksud agar APBD di desain menjadi APBD yang sehat dan berbasis kesejahteraan,” katanya.
Di sisi lain, kata Bobby, Pemkot Medan juga mengharapkan dapat mendorong tumbuh dan berkembangnya perekonomian kota lebih baik. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemkot Medan menetapkan asumsi makro ekonomi dalam KUA TA 2023, pada proyeksi lebih optimis, seperti Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) harga berlaku (Rp294,3 triliun lebih), pertumbuhan ekonomi (5,5 %), inflasi lebih terkendali (4,0 %) dan lain-lain.
“Melalui asumsi-asumsi makro ekonomi tersebut, Pemko Medan juga sudah menyepakati kerangka anggaran, baik dari sisi pendapatan, belanja daerah, maupun pembiayaan,” katanya.
Dari sisi pendapatan daerah, sebut Bobby, di sepakati di tetapkan sebesar Rp7,2 triliun lebih, sisi belanja daerah di sepakati sebesar Rp7,8 triliun lebih dan pembiayaan netto di sepakati sebesar Rp594,8 miliar.
Bobby juga berharap, volume R-APBD TA 2023 yang di sepakati dapat mendorong serta mewujudkan percepatan dan perluasan pembangunan kota yang sudah di tetapkan dalam RPJMD.
Formulasi R-APBD yang di sepakati, sebut Bobby, juga di harapkan dapat membangun fondasi perekonomian kota lebih kuat berbasis UMKM melalui dukungan infrastruktur dan fasilitas kota lebih handal dan berkualitas.
Dalam arah kebijakan umum anggaran, sebut Bobby, sangat memperhatikan kondisi sosial kemasyarakatan yang harus di tumbuhkembangkan menjadi lebih baik.
“Dalam kerangka PPAS, kita juga mengalokasikan secara memadai alokasi anggaran bersifat bantuan sosial dan hibah, termasuk program-program subsidi lainnya di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi dan lain-lain. Melalui kebijakan anggaran ini, distribusi hasil-hasil pembangunan dapat lebih merata dan berkeadilan,” harapnya. (sat)