Inspirasinews – Jakarta, Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin, selaku Ketua Pengarah Tim Percepatan Penurunan Stunting (TP2S) meminta kepada Kepala Daerah (KDh) agar terus melanjutkan praktik dan inovasi yang sudah baik dalam percepatan penanganan stunting serta memperluas cakupannya di daerah.
“Para Gubernur harus fokus pada intervensi spesifik dan sensitif yang cakupannya masih rendah,” pinta Ma’ruf Amin saat memimpin rapat percepatan penanganan stunting di Istana Wapres, Jalan Medan Merdeka Selatan Jakarta, Kamis (4/8/2022).
Wapres juga mengimbau, agar sistem perencanaan serta penganggaran disusun berdasarkan bukti dan data, sehingga benar-benar dapat menyasar permasalahan yang di hadapi.
Selain itu, Wapres, meminta agar terus di lakukan penajaman dan sinkronisasi perencanaan serta penganggaran mulai dari tingkat desa, kabupaten/kota, provinsi hingga kementerian/lembaga. “Sinkronikasi itu harus di koordinasikan dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas,” katanya.
Wapres juga meminta, Tim Pendamping Keluarga (TPK) di seluruh desa/kelurahan untuk bersinergi dengan Kader Pembangunan Manusia (KPM) dan Kader Posyandu dalam pelaksanaan pendampingan masyarakat di lapangan.
“Kerja sama dan kemitraan dengan lembaga non-pemerintah terus d tingkatkan, baik dari perguruan tinggi dan lembaga riset, kalangan swasta dan filantrofi, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat maupun lembaga mitra pembangunan dalam pelaksanaan percepatan penurunan stunting di daerahnya masing-masing,” pesan Wapres.
Di ketahui, dalam rapat tersebut Wapres ingin memastikan komitmen percepatan penurunan 60% jumlah Balita stunting di Indonesia yang tersebar di 12 provinsi prioritas.
Wapres juga ingin memastikan program dan kegiatan intervensi percepatan penurunan stunting dapat di lakukan secara konvergen, holistik, terintegrasi serta berkualitas, sehingga target prevalensi 14% pada tahun 2024 tercapai. (sat)