Inspirasinews – Medan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Tito Karnavian, mengingatkan semua pihak untuk menjaga stabilitas ‘supply demand’ pasar. Sebab, kontribusi pemerintah daerah dalam mengendalikan harga di masing-masing daerah, akan berdampak besar dalam mengendalikan inflasi nasional.
Peringatan itu disampaikannya para Rakor Pengendalian Inflasi Daerah yang di ikuti Gubernur se-Indonesia secara virtual, Selasa (30/8/2022).
Hal penting yang harus di perhatikan, kata Tito, kelancaran suplai barang dan menjaga distribusi komoditas, tidak ada penimbunan barang, menyediakan kelayakan infrastruktur untuk distribusi serta antisipasi proses distribusi dalam kondisi gangguan cuaca.
“Selain itu, Pemda harus berhati-hati menyampaikan kondisi inflasi dan ketersediaan komoditas pokok di daerah kepada masyarakat,” katanya.
Menurut Tito, perlu langkah–langkah dalam menangani inflasi. Saat ini inflasi di dunia cukup tinggi, bahkan ada negara-negara sudah mencapai hyperinflasi, sehingga terjadi ganguan ekonomi.
Akibatnya, membuat efek domino krisis sosial, pengganguran, harga yang mahal, penduduk miskin, krisis keamanan dan krisis politik yang membuat jatuh pemerintah.
Pengalaman Indonesia yang mampu mengendalikan Covid-19 sekaligus survive secara ekonomi, sebut Tito, patut di contoh dalam upaya pengendalian inflasi.
“Tahun 2019 akhir di mulai pandemi. Indonesia di anggap sukses oleh seluruh dunia mengendalikan Covid -19 dan ekonomi kita juga tetap tumbuh kembali di angka 5,4%. Tidak semua negara mampu mencapai prestasi ini. Ini patut kita contoh, dengan menjadikan pengendalian inflasi menjadi isu prioritas seperti saat pengendalian pandemi Covid19, ” katanya.
Sementara Deputi Gubernur Bank Indonesia, Dody Budi Waluyo, menjelaskan di butuhkan sinergi pusat dan daerah dalam upaya pengendalian inflasi saat ini, khususnya dalam pelaksanaan program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).
“Yaitu sebuah strategi yang bertujuan untuk mengkoordinasikan langkah-langkah pengendalian sisi supply secara lebih integratif, masif dan berdampak nasional dalam pengendalian komoditas pangan yang sangat diperlukan masyarakat,” katanya.
Dalam jangka pendek, Dody, menganjurkan agar pemerintah daerah melakukan operasi pasar di dukung ketersediaan dana, termasuk belanja tidak terduga dari APBD, mengoptimalkan KAD di dukung digitalisasi dan subsidi transportasi serta meningkatkan upaya ketahanan pangan melalui program end-to-end dari hulu ke hilir, termasuk saprotannya. (sat)