Inspirasinews – Medan, Wali Kota Tebing Tinggi, Umar Zunaidi Hasibuan, di dampingi Sekda Tebing Tinggi M. Dimiyathi dan Inspektur Tebing Tinggi Kamlan Mursyid menerima penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai sertifikasi tanah pemerintah daerah terbanyak tahun 2021.
Penghargaan itu diserahkan langsung Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata kepada Wali Kota Tebung Tinggi pada Rapat Koordinasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dengan Pemerintah Daerah se-Sumut, di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur, Jalan Sudirman Medan, Rabu (23/2/2022).
Penghargaan tersebut diberikan KPK kepada Pemkot Tebing Tinggi sebagai bentuk apresiasi program pemberantasan korupsi terintegritas di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021.
Sementara Pemprov Sumut menerima apresiasi dari KPK dengan kategori Pemerintah Daerah dengan Skor Indeks Pencegahan Korupsi IPK atau MCP tertinggi tahun 2021. Nilai MCP Sumut naik 3,15% dari tahun 2020 yang mencapai 88,54%.
Alexander Marwata mengatakan, MCP merupakan aplikasi yang di kembangkan KPK untuk memudahkan monitoring dalam rangka pencegahan korupsi.
“MCP telah di tetapkan sebagai indeks pencegahan korupsi. Di Sumut ada 16 daerah yang nilai capaiannya berada di atas 80%. Pemerintah dengan capaian nilai MCP tinggi akan menerima dana insentif daerah. Standar kami itu 80% skornya. Kalau di atas 80, kita sudah berhasil mengupayakan agar ada insentif dari Kemenkeu,” ungkap Alexander.
MCP, sebut Alexander, menyangkut delapan sektor titik rawan korupsi, di antaranya perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, APIP, manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah dan tata kelola dana desa.
Alexander menyebutkan, baiknya nilai MCP, membuat masyarakat akan mendapatkan pelayanan publik yang baik, juga dengan perizinan yang tidak di persulit hingga pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan.
Bahkan, tambah Alexander, ada penelitian membuktikan bahwa tingginya MCP mempengaruhi masuknya investasi besar ke satu daerah. “Tingginya nilai MCP tergantung pada komitmen kepala daerah. Kepala daerah memiliki wewenang besar untuk mewujudkan hal tersebut. Kami akan bantu untuk meningkatkan skor MCP ini,” ujar Alexander. (sat)