Inspirasinews – Medan, Warga Kelurahan Gedung Johor berharap persoalan banjir di Jalan Eka Warni, Kelurahan Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor dapat segera teratasi. Sebab, sekitar 21 tahun masalah banjir di wilayah itu tidak kunjung terselesaikan.
“Persis dekat masjid An-Nazirin, kalau sudah hujan tidak bisa di lalui,” ungkap Yafiz, warga Jalan Eka Warni, Lingkungan 12 kepada anggota DPRD Kota Medan, Mulia Syahputra Nasution, saat menjemput aspirasi masyarakat pada Reses I masa sidang ke III tahun anggaran 2021 yang di laksanakan di Jalan Eka Budi, Kelurahan Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor, Minggu (19/12/2021) sore.
Selain banjir, kata Yafiz, kondisi infrastruktur jalan di wilayah itu juga belum ada perubahan. Dia mengaku, sudah menyampaikan persoalan tersebut kepada pihak kecamatan, namun belum juga ada perubahan.
“Saya sejak tahun 2000 tinggal di sana. Sudah beberapa kali berganti kepemimpinan, baik Gubernur maupun Wali Kota, tapi belum juga terselesaikan. Kiranya di tahun 2022 masalah banjir dan infrastruktur di wilayah kami bisa berubah, apalagi kami dengar anggaran infrastruktur di Dinas PU Kota Medan tahun 2022 Rp1 triliun,” harap Yafiz.
Senada dengan itu, Gunawan, mengharapkan kualitas pembangunan infrastruktur harus baik, agar bisa bertahan lama. “Kualitasnya harus baik. Jangan baru selesai dibangun, tidak sampai satu tahun rusak lagi. Kita mau kualitasnya bisa tahan lama, kan kita bayar pajak juga,” katanya.
Sementara, Nida Lubis, warga Lingkungan 6 meminta agar drainase di Jalan Eka Budi diperbaiki, karena terlalu kecil. “Kalau musim hujan, rumah kami, khususnya yang berada di ujung jalan selalu banjir dan itu sampai selutut, drainase terlalu kecil dan tidak mampu menampung debit air,” katanya.
Sedangkan, Salman, meminta ada solusi terhadap anak sekolah yang tidak membayar uang sekolah, karena tidak mampu. “Di Jalan Eka Pembangunan itu ada sekolah, banyak murid di sana tidak mampu membayar uang sekolah. Setelah kami datangi, kami pun prihatin melihat kondisinya. Bagaimana ini solusinya, agar anak-anak tersebut tetap bisa bersekolah,” tanya Salman.
UPT wilayah Selatan Dinas PU Kota Medan, Noris Sembiring, menyampaikan pada tahun 2022 ada sejumlah program pembangunan jalan dan drainase pada Dinas PU Kota Medan di wilayah Kelurahan Gedung Johor, di antaranya paket drainase mulai Jalan Eka Warni sampai Jalan Eka Budi dan pengaspalan di Jalan Karya Jaya, Gang Sari serta Jalan Eka Warni.
“Terkait drainase di Jalan Eka Budi serta banjir dan pengaspalan di Jalan Eka Warni yang disampaikan, kami akan masukan ke dalam jadwal untuk di lakukan survey segera,” kata Noris.
Kabid SMP Dinas Pendidikan Kota Medan, Bambang Sudewo, menyampaikan bahwa pemerintah telah menggelontorkan dana BOS.
“Semua siswa yang terdaftar resmi pasti mendapatkannya. Bahkan, setiap ada KIP, pasti dapat bantuan itu. Masalahnya, selalu tidak ada Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dan SKTM itu dari Dinsos. Sepanjang dapat rekomendasi Dinsos, Disdik akan tampung sebagai data base penerima bantuan,” kata Bambang.
Sedangkan, Mulia Syahputra Nasution, menyampaikan APBD Kota Medan pada tahun 2022 sebesar Rp6,6 triliun lebih, di mana anggaran infrastruktur pada Dinas PU sebesar Rp1 triliun. Selain itu ada anggaran bedah rumah pada Dinas PKPPR, PKH dan BPJS pada Dinas Sosial. “Khusus infrastruktur, besarnya anggaran yang di alokasikan bisa mengatasi masalah banjir di Kota Medan,” harap Mulia.
Anggota Komisi 1 itu meminta pembangunan infrastruktur jalan dan drainase berkualitas baik dan tahan lama, sehingga anggaran yang dikucurkan tidak sia-sia.
“Lihat Jalan Karya Kasih, saya usulkan sekitar bulan Pebruari dan dikerjakan, tapi belum sampai akhir bulan Desember, sudah rusak lagi. Ke depan, jangan lagi anggaran itu mubazir, tidak sampai 1 tahun hasil pembangunan itu rusak,” pinta Mulia.
Dalam kesempatan itu, Mulia, mengajak masyarakat untuk mengawasi anggaran pembangunan yang digelontorkan, agar pembangunan yang di lakukan tepat guna dan tepat sasaran serta hasilnya dirasakan masyarakat.
“Semua aspirasi yang Bapak-Ibu sampaikan dalam pertemuan ini, menjadi masukan bagi kami (anggota DPRD, red) untuk disampaikan kepada Wali Kota Medan pada sidang paripurna guna di tindaklanjuti menjadi program pembangunan,” sebut Mulia. (sat)