Inspirasinews – Medan, Wali Kota Medan, M. Bobby Afif Nasution, telah melantik 12 Direksi Perusahaan Umum Daerah (PUD) Kota Medan, yakni Perumda Pasar, Perumda Pembangunan dan Perumda Rumah Potong Hewan (RPH) pada 22 September 2021 lalu.
Usai dilantik, ke-12 Direksi juga telah menghadiri rapat dengar pendapat pembahasan P-APBD Kota Medan TA 2021 bersama Komisi III DPRD Kota Medan selaku counterpartnya.
Sayangnya, hingga saat ini ketiga PUD Kota Medan itu belum juga menyerahkan visi dan misinya ke Komisi III DPRD Kota Medan sebagai rencana kerja, padahal Komisi III telah memintanya.
“Tiga atau empat hari setelah dilantik, kami (Komisi III, red) mengundang mereka. Waktu rapat, saya sudah minta agar mereka menyampaikan visi dan misi, termasuk soal rencana kerja yang akan mereka lakukan, tapi sampai sekarang tidak ada juga kami,” ucap anggota Komisi III DPRD Kota Medan, Hendri Duin, kepada wartawan Jumat (8/10/2021).
Seharusnya, kata Duin, tanpa diminta para Direksi itu sudah membawa visi misi dan rencana kerja saat hadir di DPRD Medan. “Saat kemarin perkenalan itulah seharusnya mereka bawa visi misi itu, jadi kita tahu kalau mereka serius ingin membenahi PUD ini. Bukannya malah diminta dulu,” katanya.
Ketua Pansus Zonasi PKL itu mengatakan, visi dan misi sangat penting untuk melihat rencana kerja dan prospek ke-12 Direksi di ketiga PUD milik Kota Medan, sehingga nantinya Komisi III dapat melihat dan menilai serta memberikan koreksi tentang rencana kerja tersebut untuk bersama-sama membangun PUD Kota Medan.
“Tapi kalau rencana kerjanya saja kita tidak tahu, kan sudah gawat itu. Harusnya, sama-samalah kita bangun PUD-PUD ini, biar maju, biar bisa menghasilkan PAD secara maksimal bagi Kota Medan seperti instruksi Wali Kota Medan,” terangnya.
Soal adanya usulan untuk melebur 3 PUD milik Pemkot Medan menjadi satu, politisi PDI Perjuangan ini, mengaku tidak sepakat. Pasalnya, saat ini tidak ada satupun PUD di Kota Medan yang berhasil menghasilkan PAD secara maksimal.
“Kalau salah satu ada yang PAD-nya besar, mungkin masih bisalah dilebur jadi satu. Ini lihatlah, PUD Pasar masih jauh dari harapan, sedangkan 2 PUD lainnya tidak profit-profit sampai sekarang, bahkan rugi. Kalau dilebur ini, makin kacaulah, siapa yang subsidi siapa? Lalu kalau ini dilebur dan ternyata kacau, semua pasti akan saling tuding kalau yang buat kacau itu adalah pihak yang lain,” tuturnya.
Selain itu, menurut Duin, kalau dilebur harus ada perampingan Direksi. “Kalau ternyata Direksinya di rampingkan, kenapa kemarin dilantik 12 orang itu. Harusnya di rampingkan dulu, baru dibuka seleksi Direksi dan melantiknya. Saya tidak setuju adanya perampingan. Idealnya, Badan Pengawas (Banwas) PUD harus dapat memastikan kalau ke-3 PUD ini fokus dalam mengerjakan tugas-tugasnya,” pungkasnya. (sat)
