Inspirasinews – Medan, Fraksi Hanura-PSI-PPP (HPP) DPRD Kota Medan menuding kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintah Kota Medan tidak maksimal menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan merealisasikan angggaran. Pasalnya, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) TA 2020 cukup besar mencapai Rp622.43 miliar.
Tudingan itu disampaikan Fraksi HPP dalam pemandangannya terhadap nota pengantar Wali Kota Medan atas LPj APBD 2020 yang dibacakan, Hendra DS, pada sidang paripurna DPRD, Senin (14/6/2021) di pimpin Ketua DPRD, Hasyim.
Tingginya SILPA pada TA 2020, kata Hendra, harus menjadi bahan evaluasi untuk menata dan meningkatkan kinerja OPD, sehingga pada masa akan datang tidak terjadi lagi.
“Jika tahun depan masih tetap terjadi SILPA, itu menunjukkan Pemkot Medan “teguh pendirian” melakukan kesalahan yang sama. Kami mohon penjelasan, OPD mana saja yang menghasilkan SILPA dan apa penyebabnya,” tanya Hendra.
Untuk PAD, sebut Hendra, juga belum maksimal dan perlu di tingkatkan. Sebab, realisasi yang mampu di wujudkan Pemkot Medan hingga tahun anggaran berakhir hanya sebesar 83,22 persen. Utamanya sektor pajak daerah hanya terealisasi sebesar 87,96 persen dan sektor lain-lain pendapatan yang sah terealisasi sebesar 59,95 persen.
“Kami mohon penjelasan saudara Wali Kota Medan upaya apa yang di lakukan untuk memaksimalkan pencapaian pendapatan daerah, khususnya sektor pendapatan asli daerah,” tanya Hendra lagi.
Ketua DPC Partai Hanura Kota Medan ini mengapresiasi meningkat signifikannya realisasi pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan mencapai 112,96 persen, di mana dari target Rp15.784.824.073, terealisasi sebesar Rp17.831.106.538,27.
Bila dilihat lebih detail peningkatan realisasi tersebut, tambah Hendra, ternyata hanya bersumber dari dua sektor, yakni PT Bank Sumut dan PT KIM. Sementara tiga Perusahaan Umum Daerah, yakni PUD Pasar, PUD Pembangunan dan PUD Rumah Potong Hewan (RPH) sama sekali belum berkontribusi.
“Ini menjadi catatan penting sebagai bahan evaluasi, agar ke depan ketiga PUD ini ikut berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan daerah. Untuk ini, kami mohon penjelasan,” tanya Hendra lagi.
Dalam kesempatan itu juga, Hendra, menyatakan selama pandemi wabah Covid 19 yang belum teratasi sampai saat ini, selain sangat berdampak pada tingkat kualitas kesehatan masyarakat, serta juga meningkatnya jumlah pengangguran dan angka kemiskinan, disebabkan melemahnya perekonomian.
“Untuk itu, Pemkot Medan harus menyiapkan program untuk mendorong perekonomian bangkit dan tumbuh dengan cepat. Bila perekonomian bangkit dan tumbuh, akan terbuka lapangan pekerjaan yang pada gilirannya ekonomi masyarakat semakin membaik dan tentu akan mengurangi angka kemiskinan,” ungkapnya.
Untuk bidang kesehatan, Fraksi HPP juga menanyakan kendala yang dihadapi sehingga sektor pendapatan daerah di Dinas Kesehatan hanya terealisasi 52,38 persen dan masih belum maksimalnya serapan belanja, yakni hanya 71,39 persen. Untuk pendidikan yang terealisasi mencapai 88,35 persen, dari alokasi belanja yang disiapkan sebesar Rp930.891.320.570,08 dan yang terealiasasi sebesar Rp822.419.970.435, dinyatakan Dinas Pendidikan telah bekerja sesuai tupoksinya.
“Tapi apakah kualitas pendidikan di Kota Medan, sudah sesuai dengan daya serap anggaran belanja tersebut. Apalagi jika dihubungkan dengan kondisi saat ini masih mewabahnya covid 19. Apa saja bentuk program yang dilakukan pemerintah kota untuk menciptakan siswa beriman dan bertakwa, berkarakter, bermoral dan bertanggungjawab sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Lalu indikator apa yang digunakan para guru untuk menilai bahwa materi ajar yang disampaikan sudah dapat diserap murid dengan baik,” tanyanya.
Sedangkan bidang pekerjaan umum, Hendra, juga menilai daya serap alokasi belanja jauh dari kata maksimal yakni dari total alokasi anggaran belanja sebesar Rp215.845.600.000, yang terserap hanya sebesar Rp163.781.710.008,33 atau sebesar 75,88 persen.
“Ini menunjukkan proses pembangunan infrastruktur di Kota Medan pada tahun 2020 belum tercapai sesuai target yang ditetapkan. Karena itu pula, fakta menunjukkan kondisi infrastruktur di kota medan masih belum baik. Termasuk penanganan permasalahan banjir dengan program normalisasi sungai yang dilakukan Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS),” tuturnya. (insp01)