Inspirasinews – Medan, Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPRD Kota Medan meminta Pemkot Medan bisa mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan dari BPK RI Perwakilan Sumut.
“Harapan kami, predikat WTP ini bisa di pertahankan tahun 2021 dan tahun-tahun berikutnya,” pinta FPD dalam pemandangan umumnya terhadap nota pengantar Wali Kota atas LPj APBD 2020 yang dibacakan, Parlindungan Sipahutar, pada sidang paripurna DPRD, Senin (14/6/2021) di pimpin Ketua DPRD, Hasyim.
FPD, kata Parlindungan, mengapresiasi kinerja Pemkot Medan atas keberhasilan meraih WTP itu. “Kami sangat bangga atas kerja dan kinerja Pemkot Medan tahun 2020,” kata Parlindungan.
Meski mendapatkan opini WTP, sebut Parlindungan, dalam pandangan FPD masih ada beberapa hal yang perlu di perbaiki, salah satunya dari sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Dari laporan keuangan Pemkot Medan tahun 2020, sambung Parlindungan, pendapatan daerah di proyeksikan sebesar Rp4,75 triliun lebih, namun yang terealisasikan hanya Rp4,12 triliun lebih atau 86,63 persen.
“Jika di bandingkan dengan realisasi pendapatan tahun 2019 sebesar Rp5,51 triliun lebih, maka terjadi penurunan sebesar 33,33 persen. Namun, kami maklum penurunan itu karena kondiri krisis kesehatan yang membuat perekonomian di Medan melambat,” kata Parlindungan.
Meskipun di tengah pandemi Covid-19, tambah Parlindungan, seharusnya Pemkot Medan bisa menggunakan alternatif lain dalam mendulang pendapatan asli daerah, salah satunya melalui BUMD PD Pasar. “Ternyata, di laporan keuangan Kota Medan tahun 2020, PD Pasar tidak memberikan kontribusinya untuk menambah PAD,” ujar Parlindungan.
Selain itu, tambah Parlindungan, alternatif PAD lainnya ialah melalui Badan Layanan Umum Daerah (BULD), seperti RS Pirngadi. “Pendapatan BULD di prediksi sebesar Rp206 miliar. Seharusnya tercapai sesuai yang di realisasikan atau bahkan lebih, namun hanya terealisasi sebesar Rp90 miliar. Kami menilai, bahwa krisis kesehatan membuat masyarakat Medan tahun 2020 membutuhkan lahanan kesehatan tiap hari, sehingga wajar kalau pendapatan dari BLUD seharusnya sesuai dengan yang di proyeksikan,” jelasnya. (insp01)